Potensi Pengelolaan Wisata di Waduk Jadigede, Sumedang

Catatan tentang  Koperasi atau Investasi (bukan Pinjaman, bukan Dana APBN/APBD)
image

Sumedang sebentar lagi memiliki waduk yang besar yaitu Waduk Jatigede. Potensi waduk ini harus dikembangkan, misalnya potensi wisata, potensi ekonomi, potensi perikanan, potensi irigasi, potensi tenaga listrik, dan lain-lain. Potensi yang dikembangkan itu tidak boleh bertabrakan dengan potensi yang lain atau mengganggu potensi lain. Bila ada masyarakat yang mengembangkan potensi perikanan, maka potensi ini tidak boleh bertabrakan lokasinya dengan potensi wisata air lainnya. Mungkin pemerintah harus mengatur lokasi tertentu untuk perikanan, lokasi lainnya untuk wisata air, lokasi lainnya untuk taman, lokasi lainnya untuk pasar rakyat, dan seterusnya.

Salah satu contoh wisata yang sudah ada adalah Floating Market di Lembang, Kabupaten Bandung. Tempat wisata ini dikelola dengan baik sehingga amat menarik bagi para wisatawan. Hanya saja, ada satu pertanyaan, apakah potensi wisata itu dimanfaatkan oleh warga sendiri, ataukah warga di desa atau kecamatan lain juga diundang untuk ikut menanfaatkan potensi ekonomi dari potensi wisata ini. Dengan demikian, Floating Market menjadi industri wisata ini yang menarik untuk dikunjungi. Situ Umar dikelola secara profesional.

Di Floating Market terdapat wisata yang menarik seperti kolam ikan (peternakan), perahu kereta, perahu kayuh (perahu sepeda), dayung dan lain-lain. Di samping itu, arena jajan di Floating Market pun lengkap. Wisatawan bisa memilih wisata kuliner yang ia inginkan. Yang menarik di Floating Market adalah wisatawan harus membeli koin dulu untuk dibelanjakan. Dengan begitu, mereka tidak sekedar mampir atau melihat-lihat, melainkan harus berbelanja, jajan, atau menikmati kegiatan yang ada di Floating Market (misalnya memakai perahu kereta), menikmati taman dengan fasilitas permainannya.

Mungkin saja ada potensi lain yang bisa ditawarkan di Jatigede seperti di Jatim Park (di Jawa Timur) yaitu motor atau mobil listrik, bioskop pendidikan (seperti Keong Emas), pelajaran tentang teknologi listrik, pelajaran tentang peternakan satwa, pengelolaan taman.

Beberapa tempat wisata bisa menjadi perbandingan. Di Jakarta, Ahok mendapati potensi wisata daerah dikembangkan oleh swasta dengan cara sewa (misalnya 20 tahun). Mungkin saja Ahok mendapati Ancol, Sea World atau Dunia Fantasi dikembangkan dengan cara seperti itu. Dengan begitu, swasta dipersilakan mengembangkan potensi wisata dan memilikinya selama 20 tahun. Swasta pun menangguk keuntungan selama 20 tahun atau berbagi keuntungan bila pemerintah pun memberi pasokan dana. Setelah itu, aset wisata itu dikembalikan kepada pemerintah provinsi untuk dikelola bersama masyarakat. Mungkin juga kita melihat jalan tol juga dikembangkan dengan cara seperti itu, namun akhirnya jalan tol tetap dikelola oleh swasta (Jasamarga) untuk pemeliharaan dengan penurunan tarifnya secara periodik.

Yang terpenting dari pengelolaan ini adalah bahwa pengelolaan ini semestinya diatur oleh warga secara adil dan transparan. Acap kali orang berpikir tentang modal yang harus diberikan serta standar yang harus disiapkan untuk wisata itu. Standar di Floating Market adalah kelayakan warung, kelayakan permainan wisata air, standar dari area perjalanan, kelayakan taman, dan lain-lain.

Seandainya modal dipasok oleh kapital (bahkan wakil rakyat), maka yang memiliki tempat wisata ini akhirnya adalah kapitalis dengan hanya sedikit peran dan sumbangan dari warga. Demikian, pula bila modal dipasok oleh pemerintah dengan sedikit peran warga yang ada di sana, warga akan banyak yang rugi. Tenaga kerja tidak terserap ke sana dan keuntungan pun tidak mengalir bagi warga sekitar. Mungkin saja koperasi, karang taruna, atau sistem investasi (bukan pinjaman) bisa mengembangkan potensi ini. Karang taruna di wilayah Jatigede mungkin mempunyai hak yang lebih besar daripada warga lain. Hanya saja, karang taruna ini juga harus memberi kesempatan kepada warga di desa lain atau kecamatan lain yang mau berpartisipasi di sana. Terutama bila Paramita Russady atau Rossa dari kecamatan lain pun terlibat dalam pemodalah pengembangan pariwisata.

Koperasi yang dikembangkan juga mesti koperasi yang adil dan transparan. Koperasi ini harus dikelola oleh warga yang tidak hanya memikirkan kemaslahatan pribadi. Ada kalanya koperasi yang dikelola oleh pemimpin yang pro rakyat seperti Ahok dan Jokowi (atau Fadli Zon, Setya Novanto, Prabowo?) akan menjadikan koperasi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemimpin adalah pelayan masyarakat, mereka tidak hanya memfasilitasi kepentingan pribadi. Mereka pun mempunyai perolehan atau gaji yang besar karena memang aturan gajinya sudah ada (transparan). Namun mereka tidak lagi melakukan korup pada dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat sesuai aturan.

Dengan demikian, suatu koperasi mungkin sangat baik bila dipimpin oleh dua potensi yaitu pemimpin yang adil atau kapitalis yang adil. Dengan demikian, bila di antara masyarakat kalian ada pemimpin atau kapitalis yang adil, janganlah disia-siakan atau dibuang. Bila Ahok dan Jokowi adalah pemimpin yang adil janganlah dibuang atau disia-siakan. Kita pun dapat mengambil kapitalis yang adil. Bila kita menilai Prabowo adalah kapitalis yang adil (?), mestinya kita bisa meminta ia menjadi bos di suatu tempat wisata dan menyalurkan kesejahteraan bagi masyarakat. Begitu pula bila kita melihat Hatta Rajasa sudah tidak lagi terlibat dalam politik dan hanya menjadi kapitalis (orang kaya), maka kita bisa saja melihat Hatta Rajasa sebagai kapitalis yang adil (?). Bila kita menilai Hatta Rajasa merupakan kapitalis yang adil, kita bisa meminta dia untuk memimpin koperasi kita agar dapat menyalurkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Bila kita berpikir Paramitha Rusady atau Rossa merupakan kapitalis yang adil, maka kita bisa meminta mereka untuk memberi modal dan memimpin koperasi bagi kesejahteraan masyarakat.

Mungkin saja kita bisa melihat orang-orang yang adil berbagi kesejahteraan dengan masyakat. Paralayang dimiliki oleh Prabowo di Cisitu dan masyarakat berbagi usaha dengan Prabowo. Dengan begitu, Prabowo juga mendapatkan provit (keuntungan, surplus) dari modal yang ditanamkannya di wisata paralayang. Namun, pengelolaannya juga mungkin bisa oleh masyarakat yang adil. Bila pengelolaannya tidak adil, ia akan melakukan tindak korupsi atau menyalurkan dana bukan pada pagu yang seharusnya. Mungkin pengelola yang tidak adil akan lebih banyak menyalurkan modal untuk gaji pengelola sehingga perusahaan merugi, aset tidak bertambah, perbaikan tidak dilakukan, kerusakan dibiarkan, dan seterusnya. Kita pun dapat berharap Hatta Rajasa memiliki wisata kereta air atau memberi modal untuk wisata kereta air. Kita bisa berharap Jokowi memberi modal untuk wisata kuliner. Kita juga mungkin bisa berharap Ahok memberi pelajaran tentang modal dan pengelolaan uang untuk pengembangan wisata di Sumedang. Tentu saja Paramitha Russady dan Rossa pun bisa terlibat dalam masalah ini.

Masalahnya warga yang individualis akan mudah dikalahkan oleh kapitalis dan pemerintah yang lalim. Warga pun harus belajar menjadi adil dan transparan. Warga harus menerapkan sistem yang adil dan transparan ini di dalam koperasi yang dikelolanya. Tanpa itu, wisata yang dimiliki warga hanya menjadi impian dan utopia saja.

Leave a Reply