AHOK, REKLAMASI, DAN JATIGEDE

Malam ini saya menyimak wawancara Ahok di televisi. Ahok mengemukakan persyaratan uang muka (down payment, DP) reklamasi teluk Jakarta adalah pengembang harus membangun infrastruktur seperti jalan inspeksi, bendungan, rumah pompa untuk mencegah banjir, rusun. DP itu bukan anggaran CSR dari perusahaan melainkan kewajiban perusahaan pelaksana reklamasi kepada DKI yang tertuang dalam kontrak kerja.

Saya juga mendengar berita bahwa di Jatigede akan dibangun hotel. Saya berpikir agar bupati juga memberikan kontrak yang menguntungkan bagi pemerintah kabupaten (pemkab) dan Warga Sumedang, khususnya. Pemkab dapat meminta perusahaan pengembang hotel untuk memberi 15% dari NJOP bangunan untuk membangun jalan, rusun, sesuai rencana Pemkab Sumedang. Ini seperti Ahok meminta DP berupa kewajiban membangun jalan dan sebagainya. Tanpa melakukan DP ini, pengembang tidak boleh membangun hotel atau reklamasi.

Hukum dasar Islam mengatakan bahwa ada ada tiga kepemilikan dalam Islam. Pertama, kepemilikan pribadi misalnya tanah, rumah, telepon selular. Ke dua, kepemilikan umum misalnya sungai, danau, waduk, laut, hutan, jalan. Di sini tak boleh ada orang yang mengklaim bahwa sungai atau waduk ini milik pribadi. Ke tiga, milik negara atau imam misalnya tambang. Negara dapat mengizinkan warga untuk memperoleh manfaat dari tambang.

Beberapa permasalahan di Waduk Jatigede bisa dipecahkan misalnya dengan membangun jalan di sekeliling waduk seperti jalan inspeksi di area reklamasi DKI, pembangunan rusun, pembangunan spot wisata, wisata kuliner, wisata perkemahan, wisata perikanan dan pemancingan, wisata peternakan. Spot wisata ini akan menguntungkan warga Jatigede yang digusur sawahnya sehingga mereka mingkin tidak punya profesi lagi sebagai petani, peternak.

Di sisi ini Pemkab juga harus mengawasi agar tidak ada bangunan yang menutup sungai, waduk, pantai yang akan merugikan warga dan menjadikan sungai, waduk, pantai itu sebagai milik pribadi. Ini bertentangan dengan hukum Islam di atas. Kepemilikan pribadi pada sungai, waduk, pantai itu akan mencegah orang lain mengambil manfaat dari sungai, waduk, pantai, hutan itu.

Beberapa pelanggaran yang pernah terjadi di negeri ini misalnya banyal warga yang mendirikan bangunan di pinggir sungai. Di Anyer bahkan sejak zamam rezim Orde Baru pantainya tertutup oleh bangunan hotel. Akibatnya, warga tidak bisa mengambil manfaat dari pantai ini. Keadaan Pantai Anyer yang memprihatinkan ini juga dikemukalan oleh novelis Gola Gong. Di Kuningan terdapat Waduk Darma, yang sebagian pinggir pantainya terdapat bangunan rumah warga. Akibatnya warga lain tidak bisa mengambil manfaat dari sisi waduk itu. Kini seandainya Pemprov Banten mau merelokasi hotel tentu akan mengundang kontroversi. Pemkab Kuningan pun seandainya mau merelokasi rumah di sekitar Waduk Darma tentu akan mengundang kontroversi. Sama ketika Ahok merelokasi pinggiran sungai di wilayah DKI Jakarta.

Mudah-mudahan pembangunan waduk di Jatigede bisa bermanfaat bagi warga Jatigede khususnya, bagi warga Sumedang umumnya.

Leave a Reply