Selesaikan Masalah Hukum tanpa Melibatkan Polisi atau Pengadilan

Tulisan ini berkaitan dengan kampanye kesadaran hukum bagi masyarakat. Hukum juga bisa melibatkan pendidikan dan aturan pendidikan yang berupa pidana dan perdata. Pelanggaran di wilayah pendidikan pun tak kurang mengerikan dan menguras uang di kalangan masyarakat. Masyarakat pendidikan pun perlu taat hukum dan tidak bermasalah berkaitan dengan kegiatan pendidikannya.

Beberapa di antara warga kita mungkin saja ada yang tersandung perkara secara sengaja maupun tidak sengaja. Acap kali orang enggan terlibat dengan permasalahan hukum pidana atau perdata. Bila masalah hukum ini dianggap tidak selesai, bisa saja beralih dengan melibatkan polisi bahkan pengadilan. Namun sebenarnya tindakan yang melibatkan polisi dan pengadilan sungguh tidak sederhana. Bahkan ada orang yang secara sengaja melibatkan masalahnya dengan pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan. Kenyataannya tidak demikian. Ada yang hilang ayam, ketika masalah hilangnya ayam ini dilaporkan kepada polisi dan melibatkan pengadilan, malah jadi hilang domba. Oleh karena itu, sebisa mungkin selesaikanlah masalah-masalah masyarakat tanpa melibatkan polisi atau pengadilan.

Bila seseorang mempunyai masalah lalu ia menguasakan masalahnya itu kepada pengacara, maka pengacara akan dengan senang hati menerima kasusnya. Ia bisa datang ke kantor pengacara dan pengacara akan memintanya menandatangani surat kuasa penanganan perkara. Pengacara akan senang menangani kasus tersebut. Pengacara akan senang baik kasusnya menang atau kalah di pengadilan. Pengacara akan tetap mendapatkan upah dari pekerjaannya.

Ada orang tersangkut masalah utang-piutang, masalah kekerasan dalam berteman dan berpacaran, penipuan dengan cek kosong atau uang palsu, perselisihan, perbuatan tidak menyenangkan, perselisihan dalam organisasi … dan sebagainya. Mestinya kasus seperti itu diselesaikan dengan tanpa melibatkan polisi atau pengadilan.

Penangguhan penahanan juga bukan tidak menggunakan uang. kata orang ada sejumlah uang “administrasi” yang mesti dikeluarkan bila ada permohonan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu karena seseorang tidak suka dijebloskan ke dalam sel yang notabene diisi penjahat sungguhan, diperlakukan sebagai penjahat. Di penjara, seseorang mendapatkan perlakuan sebagai penjahat meski belum ada putusan pengadilan. Di penjara, seseorang bisa diperlakukan sebagai penjahat secara verbal maupun fisik. Perlakuan seperti itu mungkin saja dilakukan oleh orang yang kerap mengunjungi penjara atau bekerja di penjara atau bekerja berkaitan dengan penjara. Seseorang tidak selamanya bisa berperilaku seperti Nabi Yusuf as yang lebih suka dipenjara daripada mengikuti keinginan “tuannya”.

Mungkin saja orang berpikir untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Mungkin saja ada pengadilan warga. Mungkin saja ada warga yang arif dan bijak dalam memutuskan perkara. Kalau sudah melibatkan polisi dan pengadilan, kasus yang sederhana pun bisa menjadi sangat rumit. Menyelesaikan kasus secara kekeluargaan artinya pihak yang bersalah segera mengakui kesalahannya, berpindah perilaku dari jelek atau jahat menjadi baik; dan membayar kerugian yang ditimbulkan olehnya.

Dalam berbagai kasus orang berduit dan tahu hukum, biasanya mereka malah sengaja bermain dengan polisi dan pengadilan. Ia mungkin tahu bahwa lawannya tidak mempunyai uang dan/atau buta hukum. Ada kalanya kedua pihak yang berseteru memang mempunyai uang. Kedua pihak mengkonsultasikan masalahnya kepada ahli hukum, dan membayar ahli hukum. Artis juga yang merasa banyak uang akan memperkarakan dengan bantuan polisi dan pengacara. Ini karena lawannya juga menggunakan jasa polisi dan pengacara. Tentu saja uang yang dipertaruhkan tidak sedikit. Namun bagi orang yang kurang berduit akan berpikir dua kali untuk berperkara di depan polisi atau di pengadilan.

Mungkin saja di suatu kota tidak ada mafia peradilan. Mungkin saja ada orang yang enggan memperkarakan atau “mejual” masalah orang lain kepada polisi. Hal itu karena dia sendiri juga tak suka diperkarakan oleh orang lain. Agama tentu menyuruh orang untuk menutupi aib orang lain. namun tentu hal ini berbeda dengan tindakan kriminal seperti kasus tindakan asusila dan penggunaan sabu yang mungkin dilakukan gadungan Atot Brajamusti, Tata Pribadi, Guntur Madu, Pasak Bumi dan lain-lain.

Leave a Reply