Informasi Publik dan Penyalahgunaan Informasi Publik

Organisasi acap kali mempunyai informasi publik yang mesti dilaporkan kepada publik. Informasi publik ini bisa ada di sekolah, di kelurahan, kantor pajak, dinas, kementerian, dan sebagainya. Contoh informasi publik di sekolah di antaranya pungutan (sumbangan atau partisipasi masyarakat) dan penggunaan pungutan tersebut.

Dikopi dari tulisan blog ini yang sebelumnya, “Publik berhak meminta informasi publik ini dan organisasi wajib memberitahukannya. Contoh organisasi adalah sekolah, dinas, juga karang taruna. Di sini, bila organisasi menolak memberi informasi publik maka ia bisa dianggap melanggar undang-undang. Di sisi lain, bila ada oknum masyarakat yang menyalahgunakan informasi publik ini maka oknum ini juga akan diancam dengan undang-undang. Oleh karena itu, bila ada semacam organisasi yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat menyalahgunakan infomasi publik, mereka bisa dipidanakan juga. Informasi publik itu misalnya banyaknya donatur, jumlah donasi, anggaran belanja atau program organisasi, laporan keuangan. Organisasi sekolah yang melakukan pungutan sumbangan masyarakat mesti melaporkan sumber, besar anggaran, dan laporan penggunaannya kepada masyarakat. Bila informasi ini disalahgunakan oleh oknum LSM, maka oknum LSM terancam dipidanakan juga.”

Mungkin saja kepala sekolah atau pimpinan suatu instansi menganggap suatu hal bukan sebagai informasi publik, sedangkan orang lain (misalnya para donatur) menganggap hal tersebut sebagai informasi publik. Dengan demikian, bisa terjadi sekolah tidak membuka informasi tersebut, sedangkan informasi tersebut dituntut (untuk diketahui) oleh publik. Mungkin saja ada peraturan yang menginformasikan tentang mana informasi publik dan mana yang bukan. Mungkin saja orang yang tidak berkaitan dengan informasi publik itu tidak berhak untuk mengetahui informasi publik. Seseorang yang bukan menjadi donatur mungkin saja tidak berhak untuk mengetahui rencana anggaran dari suatu institusi. Sebaliknya orang yang menjadi donatur akan berhak untuk menetahui rencana anggaran institusi tersebut.

Leave a Reply