Pro Kontra Khatib Bersertifikasi

Pemerintah menggulirkan wacana khatib bersertifikasi atau khotib bersertifikasi. Khatib atau khotib berarti orang yang memberikan khutbah. Wacana khatib bersertifikasi ini bukan tidak ada latar belakangnya. Sejumlah negara lain memberlakukan semacam sertifikasi khatib ini. Negara jiran, Malaysia memberlakukan sertifikasi khatib ini sekalipun tidak selamanya memecahkan masalah. Arab Saudi misalnya ada tradisi bahwa hanya masjid agung saja yang digunakan sebagai tempat Jumatan. Oleh sebab itu, ada imam masjid itu yang juga merangkap sebagai khatib Jumat. Tidak sembarang orang bisa naik mimbar Jumat, atau tidak sembarang tema bisa diangkat menjadi khatib (orang yang khutbah). Orang bisa khutbah di masjid hanya dengan izin khatib / imam masjid tersebut. Di Iran juga, seperti di Arab Saudi, masjid tempat Jumlatan hanya di masjid agung, dan khatibnya pun sudah ada petugasnya. Khatib ini digaji oleh negara sebagaimana marbot dan / atau petugas lainnya.

Di negara Indonesia, Jumatan dilakukan di setiap rukun warga (RW). Ada beberapa imam dan khatib yang bertugas di masjid RW ini. Namun, imam, khatib, marbot dan lain-lain, tidak digaji oleh negara, melainkan dianggarkan dari keuangan masjid. Keuangan masjid didapat dari sumbangan masyarakat (kencleng). Imam dan khatib masjid RW ini pun bisa mengizinkan orang lain untuk melakukan khutbah Jumat. Negara ini pun bukan tidak ada masalah berkaitan dengan khotib yang berbicara di mimbar. Masalah ini ada yang sepele, ada juga yang cukup berat, bahkan cenderung membahayakan.

Di negeri ini bahkan ada partai anu, atau partai yang mengatasnamakan Islam menggunakan masjid atau khutbah Jumat sebagai alat kampanye. Masalah semacam ini juga sempat disampaikan Prof. Muhammad A.S. Hikam dalam akun media sosialnya di facebook. Prof. Muhammad A.S. Hikam adalah mantan menteri pada masa Presiden Gus Dur. Biodata beliau juga ada di ensiklopedia online semacam wikipedia. Beliau juga adalah orang Nahdlatul Ulama. Jelas dari namanya, beliau adalah guru besar. Namun, Sebagaimana Prof. Quraish Shihab, dan Prof. Muhammad A.S. Hikam, guru besar pun tidak lepas dari kritikan, kecaman, atau hujatan. Bahkan dari orang yang bisa dikatakan awam.

Salah satu usul yang bisa disampaikan berkaitan dengan sertifikasi khatib ini adalah, pertama, hanya masjid tertentu saja seperti masjid agung dan masjid kampus yang digunakan untuk salat Jumat. Ini juga merupakan pilihan dari situasi yang terjadi sekarang yaitu setiap RW menyelenggarakan salat jumat dengan tema yang beragam. Bahkan ujaran kebencian, intoleransi, provokasi perpecahahan juga disampaikan di mimbar khutbah Jumat. Menurut suatu informasi, di Iran para khatib bertemu dulu beberapa hari sebelum salat Jumat dan menyepakati isi khutbah Jumat. Dengan demikian, isu nasional bisa dikontrol. Di Iran, bahkan dukungan untuk program nuklir yang diancam oleh barat, dorongan untuk ikut pemilu, ketahanan nasional disampaikan di mimbar Jumat.

Penyelenggaraan salat Jumat di masjid agung akan mendorong masyarakat untuk salat Jumat di masjid itu sejauh radius tujuh kilometer. Ini berpotensi menimbulkan masalah karena dalam radius tujuh kilometer itu sangat banyak penduduk yang tinggal. Dengan begitu, tidak semua masjid agung atau masjid kampus dapat menampung jemaah. Salah satu solusinya adalah mengizinkan sejumlah masjid lain (yang bersertifikasi :D) untuk menyelenggarakan salat Jumat. Suatu kampus juga ditengarai mempunyai 30-40 ribu mahasiswa. Seandainya lelakinya ada setengahnya, tentu masjid kampus juga akan penuh oleh mahasiswa yang Jumatan.

Ke dua, setiap masjid yang menyelenggarakan salat Jumat semestinya mendaftarkan para khatibnya, seandainya tidak hanya satu khatib yang bertugas di masjid tersebut. Hal ini juga tidak memungkinkan secara insidental mengundang khatib lain (yang tidak bersertifikasi) untuk berbicara di mimbar salat Jumat. Namun, tema khutbah bisa disepakati atau dilaporkan kepada penanggung jawab, misalnya imam / khatib masjid yang bersangkutan.

Ke tiga, tema khutbah mesti disepakati, misalnya untuk satu region. Dengan demikian, ayat suci tidak diplintir misalnya untuk urusan pilkada, urusan pembuatan kebijakan, ujaran kebencian, intoleransi, provokasi perpecahahan, atau provokasi lainnya. Para khatib di satu region ini bisa bertemu atau berkomunikasi untuk membahas tema khutbah. Seandainya ada khatib yang melanggar dengan membicarakan tema di luar kesepakatan, mungkin ada pengawasan atau pelaporan yang berujung pada sanksi pada khatib yang bersangkutan.

Ke empat, para khatib bisa saja digaji oleh pemerintah. Seandainya pemerintah tidak atau belum bisa menggaji para khatib, maka besar insentif transport untuk khatib ini juga bisa ditentukan, misalnya angka minimal atau maksimal. Angka ini bisa juga berdasarkan standar masjid besar atau kecil, kota atau desa. Dengan begitu, kehidupan khatib juga bisa cukup layak. Kehidupan khatib pun bisa saja didukung oleh pemerintah, misalnya difasilitasi untuk naik haji, belajar agama ke universitas atau negara lain, beasiswa bagi anak khatib, atau fasilitas mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintah. Di Iran, keluarga syuhada bisa dikenang dan dipekerjakan di sektor pemerintah.

Masalah lainnya yang penting adalah tentang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Di Iran, mufti atau pemberi fatwa pun tidak sembarangan. Pemberi fatwa di Iran bukanlah suatu lembaga seperti MUI, melainkan seorang ulama. Apabila Gus Dur, Quraish Shihab adalah seorang mufti, maka ia bisa memberikan fatwa. Fatwa ini pun bisa diterima oleh mukalaf (umat), bisa juga tidak. Fatwa ini tidak bisa memaksa umat untuk menjalankan fatwanya. Mukalaf artinya orang yang mempunyai taklif. Taklif adalah tugas untuk menjalankan syariat agama.

Mufti bersertifikat juga penting untuk mencegah orang yang kurang berkompeten mengeluarkan sembarang fatwa. Orang awam atau orang bodoh bisa saja merenungkan ayat suci. Namun hasil renungannya mesti dikonfirmasi oleh pakar, ahli agama, ulama, atau mufti. Bila renungan awam ini bertolak belakang dengan pendapat pakar, maka renungan mesti dibuang. Bisa dibayangkan ketika seseorang menafsirkan ayat tentang perang, kafir, bidah, munafik, surga, neraka dan sebagainya. Bisa jadi orang akan bertengkar atau saling mengkafirkan. Pada saat ini bahkan ada sekelompok orang yang juga menyampaikan peperangan, kafir, bidah, munafik, surga, neraka dan sebagainya kepada orang lain. Lalu ia seenanknya mencap orang lain kafir, bidah, munafik, surga, neraka. Ini bisa membahayakan masyarakat, bahkan membahayakan negara.

Di negeri ini bahkan ada selebretis, orang bodoh bisa mengeluarkan pendapat atau semacam fatwa. situasi ini sangat berbahaya. Situasi ini boleh jadi disebabkan tradisi di negeri ini mengangkat ulama hanya didasarkan pada kemampuan bicara di depan umum saja. Padahal keilmuan ulama harus diuji oleh ulama lain. Tidak mungkin dokter diuji oleh orang awam. Dengan begitu, tidak mungkin ulama juga diuji oleh orang awam.

Leave a Reply