‚ÄčKepala Daerah Membangun Daerah, Mall, dan Patung

Di kota kami mulanya tak ada mall. Begitu mau pilkada, pemerintah daerah “menjual” izin mendirikan mall. Buat apa pemerintah daerah menjual izin mendirikan mall? Tentu saja buat dana kampanye.

Ketika negara sibuk dengan proyek proyek negara, mestinya daerah juga perhatian pada pengentasan kemiskinan. Mengapa daerah juga perlu bekerja? Karena daerah juga tahu potensi daerahnya. Di samping itu sebagian anggaran telah dikembalikan kepada daerah.
Kepala negara punya visi, misi. Kepala daerah juga punya visi, misi sesuai janji kampanye.
Visi, misi ini tidak boleh diusik DPR/DPRD karena ditengarai program kepala daerah acap dibendung oleh program pokir (pokok pikiran, kata Ahok di Youtube) DPR/DPRD. Program yang lolos harus masukkan pokir DPRD. Akhirnya bupati terpaksa nego dg DPRD supaya programnya jalan.

‚ÄčIsu Serbuan Imigran Ilegal dari Cina dan Isu PKI

Seandainya kebijakan bebas visa itu sangat merugikan dan berbahaya, bukankah negara ini punya DPR?

Minta saja komisi DPR memanggil menlu, mendagri untuk bertanya tentang kebijakan ini.
Itu seperti komisi DPR memanggil jajaran kementerian agama untuk masalah dana haji. DPR juga minta jawaban dari jajaran polri tentang kasus beras subsidi oplosan PT IBU.
Lalu bila kebijakan bebas visa ini merugikan, tinggal dicabut. Kesulitan wisatawan asing ini di antaranya visa kunjungan lalu melanggar batas waktu kunjungan. Visa kunjungan lalu dipakai bekerja, meretas, dsb. Belum lagi ada orang asing yang memasukkan narkoba tanpa melalui pelabuhan seperti di anyer. Polisi tengah menyelidiki kapal besar dengan bendera apa yang menurunkan sekoci di tengah laut. Kalau ini kapal lokal, mereka jyga harus kena jerat hukum karena menurunkan barang dan orang tanpa melalui pelabuhan.
Kemarin 8/5/17, saya bepergian dengan bus antarkota, di tengah jalan, ada penumpang naik dari Unwim, Tanjungsari, Sumedang ke arah Cirebon. Dari ucapannya, ia jelas orang asing. Ia cuma bertanya satu kata “Cirebon?” Dan kondektur mengiyakan. Lalu kondektur sendiri mengomentari bahwa kondektur yakin penumpang itu orang asing.
Berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat tentang “serbuan” cina, orang asing, kita juga mesti waspada.
Jika ia turis, mesti kunjungannya terbatas, jika ia ikut seminar perguruan tinggi, pihak perguruam tinggi akan memberi jaminan tinggal dia di negara sebagaimana yang biasa dilakukan.
Mungkinkah atau etiskah kita bertanya paspor atau kartu identitas? Susah juga.
Saya hanya yakin bahwa masyarakat yang melihat orang asing mencurigakan harus melaapor pada aparat, rt, rw, polisi.
Berbagai berita tersebar tentang masuknya narkoba tanpa melalui pelabuhan, peretas, pemukim ilegal, pekerja ilegal, kita harus waspada.
Kalau kita di daerah, kota, kabupaten melihat banyak orang asing yang mencurigakan laporkan saja. Orang asing itu harus punya visa. Tak punya visa atau habis masa tinggal, atau visa kunjungan digunakan untuk kerja merupakan contoh-pelanggaran imigrasi.
Kalau Cina menyerbu jadi WNI ini bahaya. Kalau mereka cari makan di sini bukankah harus ada modal, penanggung jawabnya?
Kalau saya ke luar negeri untul jadi pembicara di suatu seminar, maka pihak perguruan tinggilah yang menjadi penanggung jawab.
Kalau mau menjadi warga sini, kan RT, RW, kelurahan, kecamatan harus tanda tangan. 
Saya ingat ada orang berteman dengan orang Australia, nampaknya mereka akan menikah. Itu betarti salah seorang harus pindah kewarganegaraan.
Orang Australia itu juga mengajar kursus bahasa Inggris di sini.
Kalau kasus orang asing ini ada di daerah, kabupaten, kota, maka DPRD bisa memanggil mitranya di pemerintahan daerah.
Dasarnya laporan warga. Kecurigaan warga, kekhawatiran warga tentang NKRI dijual untuk cina.
Bukan aparat. Namun, kita harus melihat masalah dengan rasional.
Dulu juga saya bela SBY ketika dicaci oleh HTI sebagai togut, tak boleh demokrasi.
Saya juga kritik mereka. Tapi kalau kritik semacam serbuan Cina, kok rasanya masyarakat ini tak punya polisi RT, RW, kantor imigrasi, DPR.

Budak dan Tu[h]annya

Seorang Imam min aali Muhammad saw tengah ada di suatu kota. Ia melewati sebuah rumah yang tengah mengadakan pesta-pora yang hingar-bingar. 

Saat itu seorang pelayan dari rumah itu ke luar rumah. Imam bertanya kepadanya, “Apakah pemilik rumah ini seorang budak atau orang merdeka?”

Pelayan ini menjawab keheranan, “Tentu saja orang merdeka.”

Imam berkata, “Tentu ia orang merdeka. Seandainya ia budak tentu ia akan takut kepada Tuannya (rob, maula, sayid).” Lalu Imam melanjutkan perjalanannya.
Tuan rumah bertanya kepada pelayan ihwal peristiwa di luar rumah. Pelayan menceritakan percakapannya dengan Imam. 
Tuan rumah itu tersadar bahwa ia adalah budak Tuhan YME. Buru-buru ia mengejar Imam dan meminta nasehatnya. Imam menasehati dan mendoakannya agar menjadi manusia yang baik.

Kutipan Film Nabi Yusuf as

Nabi Yusuf as ketika dipenjara karena menolak kehendak Zulaikha, bertemu dengan kepala sipir penjara.

“Kamu dipenjara karena kesalahan apa?”

Yusuf as menjawab, “Karena tidak menaati junjunan. Aku memilih menaati Junjunanku yang Mahabesar.”

“Kesalahan membangkang junjunanmu itu memang pantas dihukum berat. Yusuf, sebenarnya tampang kamu tidak mirip budak.”

“Jangan membuatku putus asa. Aku berusaha jadi budak yang baik bagi Junjunanku.”

*Film Nabi Yusuf as teks Indonesia. Produksi Iran. Tersedia di Youtube.

Prosa KPK

Kacipta mun KPK ngan ukur lembaga pencegahan korupsi. 

Kriiinnggg … Email kantor KPK disada tanda aya email nu asup.

“Kahatur Ketua KPK. Abdi bade lapor tindak korupsi. Bapa bupati sareng DPR meres abdi ti anggaran pendapatan rumah sakit, dinas pendidikan, saremg kecamatan. Buktosna kahatur sms sareng rekaman guneman telepon. Mugi KPK tiasa nyadap telepon nu lebet ka ponsel abdi.”
Eta email diwaler ku KPK yen laporan, dua barang bukti bade disimpen sareng diteraskeun ka proses panalungtikan.
Hiji mangsa KPK ngayakeun operasi tangkap tangan ka tsk hasil laporan email tea.
Persis tos ditewak, difoto, konferensi pers, KPK teras ngabewarakeun, “Palawargi sadaya, OTT iyeu teh mangrupa tindakan pencegahan. Ku kituna, mangga ayeuna Bapa bupati sareng DPR geura uih deui we. Kade tong wantun sakali-kali deui korupsi. Hatur nuhun.”
*Beu, aing mah, laporan warga diteraskeun ku operasi pencegahan. Puguh korupsi teh kejahatan luar biasa. Sakitu geus seueur KPK OTT, angger seueur keneh nu wantun korupsi.

TAMAT