Hari-Hari Ziarah Haji (39)

Mental Korup Pegawai Gaya Orba

Pada bagian lain sudah diceritakan tentang sopir bus solawat di Mekah yang terang-terangan memelas minta uang. Sedangkan di Jepang, pemberian tip sekalipun merupakan penghinaan bagi penerimanya (mungkin apalagi pemberinya). Di dalam agama, sebagian tip acap dianggap pemberian terima kasih yang bukan pungli.

Mental semacam ini sudah ada sejak zaman Orba. Saya adalah orang yang mengalami masa Orba karena saya lahir pada tahun 70. Band The Police bilang dalam satu liriknya bahwa, “We were born in the 70’s”, maaf bukan the 50’s. Karena itu saya mengalami masa Orba.

Saat itu banyak pegawai yang bekerja demi pungli (pungutan liar). Ada jabatan basah, ada jabatan kering. Jabatan yang berhubungan dengan manusia dan ditemui banyak manusia yang memerlukan adalah jabatan yang basah. Contohnya, pegawai yang bertugas meloloskan atau mengeluarkan KTP, surat izin, yang punya cap, dan sebagainya. Pegawai itu acap tak mau bekerja kecuali diberi uang persen. Uang persen adalah uang yang diberi atas dasar pungli.

Pungli dilakukan karena pejabat berwenang untuk meloloskan sesuatu. Bila warga butuh KTP, maka warga yang perlu KTP harus membayar pejabat atau staf (atau sejumlah staf) yang meloloskannya. Pada masa lalu bahkan kepala sekolah meminta uang tanda tangan ijasah dan legalisir.

Pada masa Orba, SOP suatu staf tidak jelas. Dia bisa melakukan apa saja. Lalu dia hanya memilih pekerjaan yang basah. Pekerjaan yang kering tak pernah dikerjakan. Namun tukang sapu pun oleh jemaah haji Indonesia diberi uang. Padahal pekerjaan tukang sapu jalan “tidak terlalu dibutuhkan” orang (?).

Pada masa Orba, pegawai pengadilan acap meminta atau mendapat gratifikasi dari setiap kasus yang masuk. Saat itu pegawai rendah di pengadilan bisa punya uang masukan dari gratifikasi yang lebih besar dari gajinya.

Pada masa orba polisi ysng juga bagian dari pengadilan, mencari tambahan pungli dari seriap kasus yang masuk ke pengadilan. Jika kasus sudah masuk polisi, menang pengadilan juga bisa kehilangan uang. Apalagi kalah di pengadilan. Pengadilan merupakan hantu dan bukan tempat untuk mencari keadilan.

Pada masa Orba polisi lalu lintas juga cari duit di jalan. Mereka menyetop pengendara baik pengendara tidak melanggar lalu lintas apalagi melanggar. Mereka menyetop pengendara baik ada operasi resmi maupun tidak. Lalu hasil operasi dibagi-bagi dari polisi jalanan, petugas bawahan sampai pejabat tinggi kepolisian.

Pada masa Orba, pegawai rumah tahanan (rutan) bisa seenaknya meminta kepada narapidana (napi), maupun orang atau keluarganya yang membesuk. Sekarang kementerian hukum dan HAM di era Jokowi pun seperti belum melakukan pembenahan pada rutan dan pegawainya.

Pada masa Orba, BPJS atau KIS dilecehkan karena rumah sakit atau dokter susah mengklaim perawatan. Namun, pelayanan BPJS harus lebih baik lagi.

Pada masa Orba pegawai kenaikan pangkat dan jabatan mesti dengan mudah mendapat pengertian dari pegawai negeri yang ingin naik pangkat atau jabatan. Bila pegawai negeri ini tidak mengerti permainan seperti ini, pegawai kenaikan pangkat bisa membiarkan pegawai ini tidak naik pangkat atau menghilangkan berkas permohonannya. Apakah praktik seperti ini masih ada? Aoakah pegawai hanya akan bekerja bila ada tip? Lalu akan marah jika tidak ada tip?

Pada masa Orba, guru dan dosen yang memegang kunci kelulusan siswa dan mahasiswa bisa saja meminta sesuatu kepada siswa atau mahasiswa. Walaupun pemberian itu sebenarnya hanya sekedar buah tangan yang tidak seberapa harganya. Sekarang praktik itu dianggap gratifikasi.

Saya katakan tidak semua oknum pejabat korup. Gus Dur mengatakan bahwa polisi yang tidak korup di antaranya (hanya) Hoegeng dan mudah-mudahan Tito.

Intinya korup atau tidaknya pejabat bergantung presiden. Jika presiden korup, maka polisi, tentara, kementerian, gubernur, walikota, bupati, dinas, camat, lurah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, serta staf di lingkungannya jangan diharap tidak korup.

Kini Presiden Jokowi memberlakukan Saber Pungli sebab pungli itu bisa mengeruk tidak hanya ratusan ribu, bshkan jutaan, puluhan juta, milyaran. Pejabat atau wakil rakyat bisa mendapat uang pungli ratusan juta sampai milyaran. Rizal Ramli di youtube juga mengungkap gratifikasi besar di negeri ini. Pekerjaan pejabat bisa dibayar dengan gratifikasi promosi jabatan. Video tentang Saber Pungli juga ada banyak di youtube.

Pada masa sekarang, prosedur operasional baku (POB, SOP, atau standard operating procedure) dibuat. Kepala sekolah yang POB-nya menanda tangan ijasah dan legalisir tak boleh lagi minta uang pungli dari siswa.

Petugas RT, RW, kelurahan, atau kecamatan yang POB-nya membuat KTP tak boleh lagi meminta uang pungli (amplop, sogok) kepada warga yang mau membuat KTP.

Dosen yang POB-nya membimbing atau menguji skripsi tak boleh lagi meminta uang jasa (bingkisan, gratifikasi) atas bimbingan atau ujian skripsi yang dilakukannya.

Staf yang SOP-nya mengurus kenaikan pangkat guru di dinas pendidikan atau dosen di perguruan tinggi tak boleh meminta imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.

Intinya, pada zaman sekarang, seseorang harus bekerja tanpa memikirkan masukan pungli. Namun bila ada uang pemberian itu adalah gratifikasi.

Hukum agama ada yang membolehkan pemberian kasih sayang. Sementara hukum negara tegas melatangnya. Di sini agama fleksibel. Agama dapat mengikuti tren negara bila memang kasus korup terjadi.

Sungguhpun di Jepang pemberian tip itu menghina, namun situasinya bisa fleksibel. Kami punya cerita saat di Jepang. Saat itu kami sedang ada di kawasan Danau Kawaguchiko antara terminal dan danau. Kami tidak tahu arah. Lalu salah seorang di antara kami bertanya kepada seorang pemuda yang berpapasan jalan dengan kami. Kami berbincang-bincang dengan pemuda itu tentang arah jalan. Ia menunjukkan arahnya. Rupanya karena ia sedang luang, ia lalu mengantar kami berjalan menuju tujuan. Ternyata jaraknya cukup jauh karena ditempuh dengan jalan kaki. Di srla perjalanan, kami mampir di sebuah gerai warung serba ada. Kami meminta dia untuk mengambil minuman dan roti atas nama kami. Ia menolak. Begitulah. Mungkin di Jepang pemberian macam itu seperti suap, sogokan, atau pungli. Kami memaksanya. Akhinya dia menerima. Dia berbisik pada saya, mengapa dia atau kalian baik? Saya mengangkat bahu. Belakangan saya baru tahu bahwa tindakan kami terindikasi pungli. Pemuda Jepang itu hati-hati sekali menerimanya dan nyaris menolak. Menurut saya, bisikannya kepada saya adalah sindiran. Khawatirnya pemberian itu jadi hinaan baginya. Untungnya kami tidak merendahkan dia.

Tulisan ini diharapkan jadi pelajaran agar masa depan lebih cerah lagi. Tulisan ini sama sekali tidak berniat semata merendahkan masa lalu namun bertujuan jadi pelajaran di masa depan.

Leave a Reply