Mazhab Intoleran dan Imam Mahdi

Sekitar 15 tahun terakhir, diperkirakan di Indonesia muncul mazhab (?) intoleran. Masa itu adalah masa peralihan antara Presiden Mega menjadi Presiden SBY. Mungkin bibit intoleran itu sudah ada sebelum itu. Contoh simpel dari intoleran ini adalah pemaksaan keyakinan tentang khilafah atau kerajaan Islam. Saya cukup terkejut melihat perkembangannya. Saya juga terkejut melihat rasio manusia yang terlepas dari tempatnya karena mengikuti kelompok ini.

Saya mempunyai banyak pengalaman dengan kelompok (mazhab?) intoleran ini. Contohnya pelarangan demokrasi (pemilu), pemaksaan sistem khilafah, pemaksaan sistem ahl hali wal aqdi (semacam MPR), pelarangan ziarah kubur, pelarangan asuransi, pelarangan menghormat simbol negara (presiden, bupati, bendera, Garuda Pancasila, undang-undang), perbedaan pandangan tentang akidah (usuludin) dan fikih (furu udin), dan sebagainya.

Ada suatu mazhab (katakanlah mazhab) yang meyakini Islam hanya satu, tidak boleh ada mazhab, ulama selayaknya tak boleh berbeda pandangan, ulama juga bahkan semacam tak boleh berbeda orientasi politik. Ulama mereka menyuruh muslim untuk tidak memilih Ahok. Bahkan muslim pendukung Ahok diprovokasi agar mayatnya tidak disalatkan. Ulama lainnya menyatakan boleh memilih Ahok. Boleh di sini tentu bukan berarti harus memilih Ahok. Kini ada ulama yang terang-terangan membawa agama untuk menjatuhkan Presiden Jokowi lalu seolah menutup potensi orang boleh memilih atau mencoblos Presiden Jokowi.

Sebagai catatan, banyak fitnah ditujukan kepada Presiden Jokowi. Contoh fitnah itu di antaranya mengkriminalisasi ulama.

Sekarang orang berani berkata di mimbar tentang orientasi politik, menutup potensi perbedaan orientasi politik. Orang memang menyalahkan orang lain seperti fatwa kelompoknya adalah dari maksumin yang tak mungkin salah dan fatwa kelompok yang berbeda pasti salah. Kelompok ini juga meyakini bahwa khilafah dan kerajaan mesti benar dan harus dicobakan di Indonesia.

Saya katakan, Saudi juga mengklaim dua tanah haram sebagai miliknya, lalu klan (suku) Saudi ini juga menentukan siapa pejabat penting yang duduk di atas suatu posisi, klan ini juga mengklaim sumber daya alam sebagai miliknya, juga kritik terhadap klan ini dilarang. Apakah seperti ini khilafah yang ingin berdiri di Indonesia? Akankah bisa kita bayangkan raja Jawa yang menjadi rajanya? Raja Cirebon, raja Bugis, atau raja lainnya menjadi khalifah? Lalu raja dengan sesuka hatinya membagikan jabatan kepada kerabat dan kroninya? Lalu sumber daya alam dieksploitasi oleh keluarga raja ini? Lalu kritik terhadap raja terlarang?

Sistem seperti ini terjadi di Saudi, Thailand. Di Thailand juga kritik terhadap raja terlarang. Raja Thailand adalah penguasa tanah Thailand. Apakah Indonesia akan meninggalkan sistem demokrasi dan berubah (mundur) menjadi kerajaan? Perubahan dari demokrasi menjadi khilafah atau kerajaan adalah suatu kemunduran.

Saya tanyakan kepada kelompok ini, bagaimana cara khalifah dipilih? Apakah seperti pemilihan Abu Bakar? Penunjukan Umar? Perwakilan dalam pemilihan Utsman? Atau baiat beramai-ramai kepada Ali? Ataukah mengangkat diri sendiri seperti Albagdadi (ISIS) dan menyuruh orang lain baiat kepadanya? Apakah semacam ini?

Mereka mengatakan pemilihan khalifah dilakukan oleh ahl hali wal aqdi, yaitu semacam lembaga MPR. Saya katakan, itu adalah sistem demokrasi yaitu pemilihan perwakilan (bukan pemilihan langsung).

Bagaimana jika khalifah dianggap lalim? Khalifah mungkin lalim karena khalifah tidak maksum. Mungkinkah kita menahan diri untuk tidak mengkritiknya? Mungkinkah kita tidak menahan diri untuk menuntut kejatuhannya seperti orang intoleran mengharap kejatuhan Presiden Jokowi?

Meskipun saya tidak setuju dengan sistem kerajaan atau khilafah, saya juga mempunyai kekecualian. Kerajaan dengan pemimpin seorang yang maksum pasti akan menemui keadilan. Kerajaan itu juga akan muncul di akhir zaman. Kerajaan itu akan dipimpin oleh Imam Mahdi yang maksum dan mengatur segala urusan.

Ketika Imam Mahdi mengklaim sebagai khalifah Rasulullah min aali Muhammad saw maka beliau adalah khilafah Allah. Mungkin juga ada orang yang samar terhadap Imam Mahdi dan tidak mengakui Imam Mahdi dan tidak berbaiat kepadanya. Itu seperti ada orang yang tidak mengakui Abu Bakar sebagai khalifah karena itu tak mau mengeluarkan zakat kepadanya. Itu sama seperti ada orang yang tidak mengakui Ali sebagai khalifah lalu mengadakan pemilihan khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman), gubernur memberontak kepada Imam Ali (misalnya Muawiyah bin Abu Sufyan) bahkan membunuh Imam Ali (misalnya Ibnu Muljam). Potensi ketidaksetujuan atau perbedaan dalam khilafah juga sebenarnya hal yang biasa.

Imam Mahdi dan musuhnya yaitu Dajal ada dalam nas (Quran dan) hadis. Dalam hadis diperintahkan agar umat taat kepada Imam Mahdi karena mempunyai nama dan sifat seperti Nabi Muhammad saw. Kesamaan sifat ini diyakini sebagai kesamaan kemaksuman. Jika Imam Mahdi maksum, maka ketaatan kepadanya adalah mutlak. Seandainya Imam Mahdi tidak maksum, maka perintah Nabi saw sia-sia karena mustahil Nabi saw memerintahkan umat taat (secara mutlak) kepada orang yang sekali-kali salah, kadang-kadang benar.

Perbedaan ideologi adalah fitrah manusia. Orang bahkan bebas tidak mengakui Nabi Muhammad saw sebagai nabi. Orang bebas beragama karena ideologinya berbeda dengan orang lain. Orang juga bebas bermazhab karena ulama tidak sepakat tentang satu masalah (qunut, niat zahar, basmalah zahar, tawasul, ziarah, haul, tahlil, menggerakkan jari saat tasyahud).

Namun semua muslim yang berbeda pendapat tentang masalah ini tetaplah muslim, darahnya haram ditumpahkan, kehormatannya wajib dijaga. Seorang menjadi muslim karena mengakui dua kalimat syahadat, bukan karena mengakui khilafah.

Leave a Reply