Adakah Mekanisme Rakyat Me-recall Wakil Rakyatnya?

Pimpinan saat ini hanya sekedar dukungan dan kecaman.

Presiden Jokowi saat ini berkali-kali mendapatkan ancaman pemecatan (impeach) dari DPR. Salah satu peristiwa yang pernah terjadi adalah ketika Jokowi mengangkat seorang perwira polisi aktif (M. Iriawan) sebagai plt gubernur Jawa Barat. Mendagri Tjahjo Kunolo tetap melantik M. Iriawan. Hal ini mungkin karena pada perode sebelumnya pelantikan semacam ini biasa terjadi (?) dan tanpa gaduh.

http://jabar.tribunnews.com/2018/06/18/penunjukan-plt-gubernur-jabar-dari-kepolisian-dinilai-tak-miliki-urgensi-apapun

Bila presiden bisa dipecat DPR, seharusnya ada mekanisme pemecatan wakil rakyat, bila wakil rakyat itu melanggar konstitusi, kriminal, atau tidak disukai. Tentu itu juga karena DPR bisa mengajukan isu pemecatan presiden, maka rekyat juga berhak untuk mengajukan pemecatan DPR secara mutlak tanpa campur tangan partai. Rakyat bahkan harus tahu siapa pengganti DPR yang tidak disukainya itu. Tentu saja pemecatan itu bukan sekedar tidak disukai melainkan karena kesalahan konstitusional atau semacam kekeliruan atau kebodohan yang terus diulang‐ulang oleh anggota DPR ybs. Mungkin saja mekanisme ini bisa diawasi oleh lembaga lain seperti MK, KY, dan semacamnya. Hal mungkin perlu dikaji. Mungkin saja ada aplikasi Android untuk polling seperti ini.

Hali ini mungkin disebabkan sebagian warga bisa tak suka pada wakilnya dan tidak sepaham dengan wakilnya.

Saat ini hanya partai yang bisa me-recall wakil rakyat anggotanya? Bila seorang wakil rakyat korupsi, terjerat narkoba, atau kriminal lain, maka partai menggantinya dengan kader nomor urut berikutnya.

Di Iran, wakil rakyat bisa dijadikan teman untuk mengadukan masalah warga. Masalah itu bisa direkam atau ditandatangani warga dan wakil rakyat. Dengan begitu warga lain bisa melihat masalah itu terpecahkan. Wakil rakyat bisa maslahat (manfaat) bagi rakyat.

Fungsi wakil rakyat di Indonesia ada tiga yaitu membuat undang-undang, menganggarkan sesuai visi kepala daerah/kepala negara, pengawasan terhadap anggaran yang digunakan pemerintah sesuai visi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan wakil rakyat pun mesti relevan dengan dengan ketiga fungsi ini.

Dulu Presiden Habibie “dituntut” mempercepat pemilu di antaranya dengan isyu bahwa Habibie adalah antek Orba (Pak Harto). Tautannya http://m.tribunnews.com/nasional/2014/03/20/minta-pemilu-dipercepat-habibie-pernah-usir-amien-rais. Berita seperti ini bisa dicari dengan kata kunci “habibie mempercepat pemilu.”

Dulu Presiden Gus Dur juga dijatuhkan dengan sejumlah demonstrasi. Tautannya ini http://nasional.tempo.co/amp/25811/garda-keadilan-demo-gus-dur. Berita seperti ini bisa dicari dengan kata kunci “gus dur didemo.”

Pada masa Jokowi juga Jokowi berkali-kali didemo dengan tuntutan yang tidak relevan seperti mengintervensi pengadilan Ahok, dan sebagainya. Ahok berkata, “… ditipu pakai Almaidah: 51 ….” Presiden Jokowi yang didemo. Ini berarti mengincar menjatuhkan Presiden Jokowi. Untung saja media sosial membela Presiden Jokowi sehingga Presiden Jokowi bertahan di kursi presiden. Dulu waktu era Presiden Gus Dur didemo, pembela Gus Dur tak punya media untuk membela Gus Dur. Bahkan anehnya kemenangan kubu 01 (Jokowi) di KPU, MK, MA oleh pendukung lawan ditimpakkan sebagai kesalahan kubu 01 (c.q. Jokowi).

Sekarang ini wakil rakyat yang kurang disukai rakyat, entah deghan alasan baik atau buruk, rakyat cuma bisa menuntut partai me-recall wakil rakyat itu. Bila wakil rakyat melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum, polisi akan menindak tanpa petlu laporan warga. Lalu wakil rakyat itu akan diberhentikan dan diganti dengan calon yang sudah terlihat. Namun, bila wakil rakyat ngomong seenaknya, tak etis, dan sebagainya, maka rakyat cuma bisa sedih, kaget, marah, atau tertawa.

Wakil rakyat diduga memperburuk citra partai sehingga partai mau me-recall-nya. Namun ada wakil rakyat balik melawan partai, meski surat recall sudah ditandatangani ketua partai. Bisa dibayangkan ketua partai seperti Mega, SBY, Harry Tanoe, atau Prabowo bisa tidak didengar oleh anak buahnya. Berita bisa dicari dengan kata kunci “si anu (wakil rakyat) direcall.”

http://jogja.tribunnews.com/2019/01/24/fahri-hamzah-ancam-pks-bayar-ganti-rugi-rp30-miliar-atau-sita-aset.

Mungkin menarik jika ada aplikasi Android untuk mendukung atau menuntut recall wakil rakyatnya.

Leave a Reply