Home » Artikel » Drama Musikal Sekarwangi dan Realitas Politik Khilafah

Drama Musikal Sekarwangi dan Realitas Politik Khilafah

Menonton pertunjukan drama Sekarwangi adalah menonton opera atau drama musikal. Penonton melihat bahwa para aktornya acap kali menyanyikan lagu-lagu terkait dengan dialog atau peran yang dia mainkan. Lagu-lagunya menarik dan tidak ada permasalahan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan itu. Namun seorang teman dosen yang sangat peka terhadap nada dan suara menyatakan bahwa suara fals atau sumbang bisa membuatnya sakit perut. Baginya pertunjukan yang baik adalah pertunjukan musik yang penyanyinya tidak membuatnya sakit perut. Pertunjukan angklung grup Lokahyang UPI Sumedang di awal pertunjukan patut diacungi jempol. Pembukaan yang cerdas.

Tema drama fiktif ini adalah tema yang klasik seperti bagian dari cerita-cerita khas legenda rakyat Jawa Barat. Di dalam drama ini ada kerajaan-kerajaan fiktif di Jawa Barat, perbatasan antara dua kerajaan, bersatunya dua kerajaan, kisah percintaan, persekongkolan, dan pengkhianatan. Yang menarik adalah konfliknya yang mungkin terkait dengan realitas. Logika/rasio mengatakan bahwa pendirian sebuah negara tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan. Raja tidak bisa selamanya memaksa rakyatnya untuk tunduk kepadanya karena rakyat bisa berpindah atau hijrah ke negeri lain (atau bahkan mengkudeta). Ini bumi Allah, kata orang. Begitu pula, seorang rakyat tidak bisa memaksa rakyat lainnya untuk mengakui kepemimpinan seorang raja. Sekarwangi dalam drama ini tidak memaksakan kepemimpinannya kepada rakyat melainkan rakyatlah yang dengan sukacita mengakui keratuan Sekarwangi setelah dua kerajaan runtuh. Kedua kerajaan itu akhirnya bersatu setelah suatu intrik yang licik, persengkongkolan brutal, percintaan, dan berdarah-darah.

Contoh yang paling mudah adalah suksesi pasca-Rasulullah shallallahu alaihi wa aalihi wasallam. Mayoritas Sunni meyakini bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa aalihi wasallam tidak pernah berwasiat tentang khalifah penerusnya. Dengan begitu, umat bermusyawarah (baca: berdemokrasi) untuk memilih pemimpinnya. Kalangan anu tidak mengakui demokrasi karena dianggap produk barat. Mereka hanya mengakui musyawarah. Padahal demokrasi dan musyawarah meupakan pesta rakyat dalam memilih pemimpin. Sebaliknya mayoritas Syiah meyakini bahwa Rasulullah mewasiatkan 12 khalifah setelahnya. Kedua mazhab mengakui khulafa rasyidun dengan versi yang berbeda-beda. Sunni meyakini khulafaur rasyidin yang empat sedangkan Syiah meyakini khulafaur rasyidin yang dua belas. Ali dan syiahnya tidak memberontak kepada Abu Bakar, Umar, Utsman meski Syiah meyakini bahwa khilafah adalah hak Ali. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan mazhab dalam Islam. Dalam sejarah pun rasanya tidak pantas seorang Sunni memaksakan pengakuan khilafah rosyidun, khilafah Umayah, khilafah Abasiyah terhadap Syiah. Syiah pun tidak pantas untuk memaksakan dua belas khalifahnya kepada Sunni.

Di Indonesia ada yang tidak mau mengakui kepemimpinan Presiden Jokowi. Ada yang tidak mau mengakui kepemimpinan Anies Baswedan di DKI. Ada yang tidak mau mengakui kepemimpinan Bani Saudi di Hijaz. Bahkan ada pula yang tidak mau mengakui kepemimpinan Rasulullah shallallahu alaihi wa aalihi wasallam pada masanya. Ini adalah demokrasi seseorang boleh memilih pemimpinnya. Namun Jokowi adalah presiden Indonesia yang sah secara hukum. Anies Baswedan adalah gubernur DKI yang sah secara hukum. Mengkudeta Anies atau Jokowi adalah ilegal, membuang waktu, bertengkar, berdarah-darah. Kita hanya ingin mengangkat atau menjatuhkan seseorang secara konstitusional. Seseorang bisa dijatuhkan karena melanggar konstitusi, berbuat kriminal, atau asusila. Pada masa lalu kejatuhan Gus Dur juga diduga dilakukan secara inkonstitusional. Gus Dur bahkan mungkin tidak merasa mundur dari kursinya. Namun, saat itu orang-orang gaduh pendemonya merasa puas lalu berhenti dari demonya. Kini karena Jokowi masih duduk di kursi kekuasaannya, media sosial gaduh dengan macam-macam opini, gibah, fitnah, dan hoaks. Warga harus memegang prinsip penting demokrasi yaitu beda orientasi politik itu biasa, yang tidak boleh adalah hoaks. Beda orientasi politik itu biasa, yang tidak boleh adalah hoaks. Gibah dan fitnah jelas tidak boleh dan merupakan dosa besar. Beropini pun harus mengemukakan argumen atau fakta, bukan asal bunyi.

Yang pernah terjadi pada masa sekarang adalah fenomena ISIS yang memaksakan kehendaknya mendirikan khilafah di Suriah. ISIS kalah dan mengalami kegagalan mengkudeta Bashar Assad. ISIS memaksakan khalifahnya dengan membunuh warga, serta berupaya menjatuhkan Bashar Assad. Bashar Assad sesuai dengan propaganda Amerika dan sekutunya dianggap sebagai diktator pembunuh rakyatnya, pembunuh Syiah dan Sunni.

Bila pembentukan negara atau kerajaan itu menggunakan cara konflik percintaan, pembunuhan, pemaksaan, kelicikan, kecurangan maka sistem kerajaan itu adalah sistem kerajaan yang mengerikan. Inilah yang dibawa drama musikal Sekarwangi. Lalu, demikiankah budaya kerajaan kita? Apakah kerajaan adalah sekelompok samurai yang terampil memainkan pedang dan menghalau rampok? Para pangeran adalah Arjuna atau Bima yang mengalahkan raksasa untuk melindungi rakyatnya? Sebagiannya demikian. Namun, seseorang mesti mempertanyakan bila kerajaan-kerajaan di Jawa, di nusantara, di Arab, atau dalam khazanah Islam diperebutkan dengan cara pertumpahan darah, pemaksaan, kelicikan, kecurangan. Duryudana ingin menguasai Astina dan Indraprahasta (Amarta) dengan cara yang licik, ilegal, fitnah, mengadu dadu, membakar rumah kardus, dan perang saudara. Perebutan kekuasaan semacam itu jelas ilegal. Dalam sistem pemerintahan yang modern, sistem demokrasi merupakan sistem yang paling diterima. Rakyat bisa berhak tidak puas secara konstitusional dan etika. Sedangkan kerajaan dianggap sistem yang kuno karena tidak hanya raja yang bisa pandai. Raja pun tidak selamanya punya hak istimewa melebihi rakyat. Raja tidak bisa selamanya memerintah. Raja pun tidak boleh absolut kekuasaannya yang menjadilannya diktator. Raja tidak boleh membagikan potensi sumber daya alam kepada kroninya semata. Dalam demokrasi, setidaknya jika Jokowi jadi presiden, ada PKS yang tetap meragukannya kerjanya. Jika Anies jadi gubernur DKI, ada PSI dan PDIP yang tetap mempertanyakan kinerjanya. Walaupun partai bisa saja tidak objektif, mementingkan kelompoknya dan bisa asal oposan. Yang penting partai tidak menyebar hoaks. Partai-partai seharusnya mementingkan negara dan bangsa di atas kepentingan kelompoknya. Mungkin pendidikan tata negara di Finlandia yang jujur dan bahagia bisa dijadikan contoh.

Seorang raja dianggap benar memerintah rakyat itu disebabkan tanah kerajaan diklaim sebagai milik raja. Rakyat mempergunakan tanah kerajaan itu sebagai mata pencaharian. Pekerjaan warga harus sesuai dengan aturan raja. Adapun raja yang maharaja adalah Allah swt. Jika raja dunia tidak sesuai dengan keridaan atau keadilan Allah swt, maka raja semacam itu bisa ditinggalkan. Raja yang diakui rakyat menyebabkan pekerjaan rakyat dipersembahkan kepada raja. Satu komando, satu tujuan, satu visi yaitu mengantarkan rakyat pada kemakmuran dan kesejahteraan dan meninggalkan kemiskinan.

Sebuah cerita bisa saja overacting dengan menunjukkan konspirasi, arogansi, pemaksaan, kelicikan, kebrutalan, kata-kata kasar, makian, atau pembunuhan. Namun sistem pemerintahan yang paling benar adalah sistem ilahiyah yaitu pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan yaitu para nabi atau mungkin saja Imam Mahdi. Pemimpin yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta’ala adalah pemimpin yang maksum. Pemimpin ini mewakili kebenaran Tuhan secara mutlak. Pemimpin ini tidak mungkin salah. Di luar pemimpin ilahiyah ada pemimpin-pemimpin demokratis. Pemimpin-pemimpin ini dipilih secara demokrasi. Pemimpin ini bisa salah, bisa meminta masukan dari orang lain, bisa bermusyawarah, bisa dikritik, dan bisa diberhentikan. Seorang warga tidak bisa memaksakan orientasi politiknya kepada orang lain seperti yang terjadi sekarang. Seseorang tidak bisa memaksakan mazhabnya, agamanya, orientasi politiknya kepada orang lain. Perbedaan orientasi politik, mazhab, dan agama itu tidak boleh menyebabkan perpecahan, permusuhan, kebencian. Perbedaan orientasi politik diperbolehkan namun yang tidak boleh adalah pemaksaan. Seorang raja hanya ditaati ketika dia mempunyai tanah yang mempekerjakan rakyat di tanah miliknya itu. Dengan kata lain rakyatnya adalah para pekerja baginya. Namun di luar tanahnya, rakyat lain tidak bisa dipaksa untuk taat kepadanya atau pada aturannya. Rakyat di dalam tanahnya pun hanya taat pada kondisi-kondisi tertentu saja. Ketaatan semacam itu tidak mutlak.

Penulis naskah dan sutradara drama musikal Sekarwangi adalah seorang yang berkecimpung dalam bidang teater selama bertahun-tahun. Kali ini beliau mementaskan garapannya di Kota Sumedang. Warga Sumedang patut bersyukur dengan kontribusi seniman ini. Ada semacam klaim bahwa pementasan drama atau teater di Sumedang ini sangatlah jarang. Peminatnya dari kalangan masyarakat umum relatif jarang. Guru-guru jarang yang terlibat untuk mengembangkan seni peran, teater, atau drama. Guru-guru jarang melibatksn siswanya dalam proyek pementasan teater. Sebagian siswa juga tidak terdorong oleh guru-guru untuk memperdalam seni peran, teater, drama, sinetron, atau film pendek di youtube. Oleh karena itu, pementasan ini merupakan salah satu sumbangan yang berharga bagi kota Sumedang. Pementasan Ini dibanderol dengan harga tiket Rp25.000,00 meski ada diskon untuk even tertentu. Menurut penulis dan sutradaranya, harga tiket ini didasarkan pada kesepakatan dari para panitia. Sutradara dan penulis merasa tidak keberatan dengan sewa gedung yang relatif tidak mahal. Namun pertunjukan juga perlu didukung oleh penonton. Mungkin penonton merasa bahwa harga tiket Rp25.000,00 itu sangat mahal. Sebagian warga Sumedang bahkan tidak terbiasa untuk menonton di bioskop. Pada tahun 2018 ini (?) bioskop baru beroperasi lagi di Sumedang. Ciri sebagian warga Sumedang adalah warga tradisional ketika warga ingin menonton pertunjukan gratis alias tanpa biaya. Biasanya yang menanggung biaya adalah sponsor atau produser. Produser atau sponsor membiayai semua pementasan sedangkan penonton menonton pertunjukan dengan gratis. Bahkan warga di kota ini menonton dangdut pun tidak ingin bayar. Mereka berduyun-duyun datang ke pertunjukan dangdut, berjoget di bawah panggung, tanpa mau bayar tiket. Sedangkan di barat, masyarakat sudah terbiasa menonton dengan membayar. Mereka membayar tiket untuk menonton bola, menonton pertunjukan musik, menonton drama, teater, atau menonton bioskop


Leave a comment