Toleransi ketika Beda Akidah, Beda Mazhab atau Beda Pendapat (Tidak Toleransi untuk Kejahatan atau Kriminal)

Setidaknya sebagian masyarakat Indonesia sekarang ini merasa terancam dengan situasi intoleransi, misalnya ketika mencoblos si anu maka dikatakan kafir, munafik, tidak boleh disolatkan dan sebagainya. Lebih jauh, bahkan salah seorang pemenang pilkada DKI mengatakan dalam acara para pengacara di televisi bahwa fitnah dalam pemilihan adalah biasa. Naudzubillah ‘Aku berlindung kepada Allah dari situasi demikian’.

Kapankah kita toleran? Apakah kita akan toleran ketika melihat orang lain berbeda akidahnya? Tentu saja kita harus toleran. Jika ada orang lain yang berbeda, bahkan “ngawur” akidahnya, kita harus bisa toleran. Bila ada yang mengatakan bahwa tuhan punya agen (bapa, anak), tuhan tidak adil, tidak memperhatikan hambanya, tuhan sudah mati (naudzubillah); semua ini setidaknya menurut sebagian orang adalah pandangan “ngawur” tentang Tuhan. Beda pandangan tentang akidah, bisa kita toleransi karena para nabi juga toleran terhadap perbedaan akidah. Akidah yang pertama adalah ketuhanan. Bila orang-orang berbeda-beda keyakinannya tentang ketuhanan, perbedaan ini mesti bisa kita toleransi.

Akidah yang ke dua adalah kenabian. Bila orang berbeda keyakinannya tentang kenabian, apakah perbedaan ini bisa kita toleransi? Tentu saja kita harus bisa toleran. Ada sebagian muslim yang mengatakan bahwa nabi tidak maksum, pernah melakukan kesalahan, sekali-kali melakukan kesalahan, pernah lupa dalam salatnya (naudzubillah); perbedaan seperti ini juga mesti bisa kita toleransi. Sebagian muslim lagi berpendapat bahwa nabi harus maksum karena manusia tidak mungkin mengikuti teladan yang tidak maksum. Kemaksuman pun sebenarnya bisa dicapai oleh seluruh manusia.

Selain perbedaan akidah, ada pun fikih. Bila perbedaan akidah menyebabkan perbedaan agama, perbedaan fikih menyebabkan perbedaan mazhab. Contoh perbedaan fikih adalah ada sebagian muslim yang tahlilan, solawatan, muludan, tawasulan, ziarah kubur, kunut, niatnya dizaharkan, telunjuknya digerak-gerakkan, salam yang mengakhiri salatnya hanya satu kali, penentuan tanggal 1 Ramadan, dan sebagainya.

Perbedaan fikih ini disebabkan fatwa yang berbeda-beda dari ulama. Ulama tidak bisa memaksa orang awam untuk ikut pada fatwanya. Kenyataannya tak ada satu pun ulama yang memaksakan fatwanya untuk diikuti. Termasuk MUI tak pernah memaksakan fatwanya untuk diikuti, ataupun bila meninggalkan fatwa MUI, MUI akan mengancam masuk neraka. Ini karena fatwa juga berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lain.

Yang biasa kita alami adalah perbedaan menentukan tanggal 1 Ramadan. Nahdatul Ulama (NU) menentukan tanggal 1 Ramadan dengan melihat hilal (bulan), sedangkan Muhammadiyah biasanya menentukan tanggal 1 Ramadan dengan hisab (menghitung). Namun keduanya toleran. NU tak pernah memaksakan fatwanya kepada Muhammadiyah, sebaliknya Muhammadiyah pun tak pernah memaksakan fatwanya kepada NU. Sekalipun lembaga negara ini biasanya menggunakan metode yang digunakan oleh NU, namun negara juga tidak memaksa warganya untuk mengikuti metode NU. Perbedaan ini harus bisa ditoleransi.

Kapankah kita tidak toleransi? Kita tidak toleransi pada kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemukulan, pemaksaan, atau gangguan yang di luar batas. Ketika kita melihat pencurian, tidak boleh kita toleran. Ketika rakyat, wakil rakyat, atau penguasa melakukan korupsi, kita tidak boleh toleran. Sangat aneh apabila kita toleran pada kejahatan seperti ini.

Masalah toleransi ini juga mesti diajarkan kepada anak-anak kita sejak di sekolah dasar bahkan hingga perguruan tinggi. Ada juga seorang peneliti yang meneliti penciptaan dan pementasan lagu anak-anak yang salah satunya bertema toleransi. Sangat penting untuk mengkampanyekan toleransi dalam masyarakat.

Sayangnya ada ormas dan kelompok Islam yang tidak toleran dengan memukul orang yang berbeda, mengancam, mencaci perbedaan. Kelompok ini harus diwaspadai bahkan harus dibubarkan karena kelompok ini melakukan tindak kriminal (kejahatan), memukul, tidak menerima perbedaan, dan mengancam manusia lain. Negara mestinya menindak ormas dan kelompok Islam intoleran seperti itu.

Pro Kontra Khatib Bersertifikasi

Pemerintah menggulirkan wacana khatib bersertifikasi atau khotib bersertifikasi. Khatib atau khotib berarti orang yang memberikan khutbah. Wacana khatib bersertifikasi ini bukan tidak ada latar belakangnya. Sejumlah negara lain memberlakukan semacam sertifikasi khatib ini. Negara jiran, Malaysia memberlakukan sertifikasi khatib ini sekalipun tidak selamanya memecahkan masalah. Arab Saudi misalnya ada tradisi bahwa hanya masjid agung saja yang digunakan sebagai tempat Jumatan. Oleh sebab itu, ada imam masjid itu yang juga merangkap sebagai khatib Jumat. Tidak sembarang orang bisa naik mimbar Jumat, atau tidak sembarang tema bisa diangkat menjadi khatib (orang yang khutbah). Orang bisa khutbah di masjid hanya dengan izin khatib / imam masjid tersebut. Di Iran juga, seperti di Arab Saudi, masjid tempat Jumlatan hanya di masjid agung, dan khatibnya pun sudah ada petugasnya. Khatib ini digaji oleh negara sebagaimana marbot dan / atau petugas lainnya.

Di negara Indonesia, Jumatan dilakukan di setiap rukun warga (RW). Ada beberapa imam dan khatib yang bertugas di masjid RW ini. Namun, imam, khatib, marbot dan lain-lain, tidak digaji oleh negara, melainkan dianggarkan dari keuangan masjid. Keuangan masjid didapat dari sumbangan masyarakat (kencleng). Imam dan khatib masjid RW ini pun bisa mengizinkan orang lain untuk melakukan khutbah Jumat. Negara ini pun bukan tidak ada masalah berkaitan dengan khotib yang berbicara di mimbar. Masalah ini ada yang sepele, ada juga yang cukup berat, bahkan cenderung membahayakan.

Di negeri ini bahkan ada partai anu, atau partai yang mengatasnamakan Islam menggunakan masjid atau khutbah Jumat sebagai alat kampanye. Masalah semacam ini juga sempat disampaikan Prof. Muhammad A.S. Hikam dalam akun media sosialnya di facebook. Prof. Muhammad A.S. Hikam adalah mantan menteri pada masa Presiden Gus Dur. Biodata beliau juga ada di ensiklopedia online semacam wikipedia. Beliau juga adalah orang Nahdlatul Ulama. Jelas dari namanya, beliau adalah guru besar. Namun, Sebagaimana Prof. Quraish Shihab, dan Prof. Muhammad A.S. Hikam, guru besar pun tidak lepas dari kritikan, kecaman, atau hujatan. Bahkan dari orang yang bisa dikatakan awam.

Salah satu usul yang bisa disampaikan berkaitan dengan sertifikasi khatib ini adalah, pertama, hanya masjid tertentu saja seperti masjid agung dan masjid kampus yang digunakan untuk salat Jumat. Ini juga merupakan pilihan dari situasi yang terjadi sekarang yaitu setiap RW menyelenggarakan salat jumat dengan tema yang beragam. Bahkan ujaran kebencian, intoleransi, provokasi perpecahahan juga disampaikan di mimbar khutbah Jumat. Menurut suatu informasi, di Iran para khatib bertemu dulu beberapa hari sebelum salat Jumat dan menyepakati isi khutbah Jumat. Dengan demikian, isu nasional bisa dikontrol. Di Iran, bahkan dukungan untuk program nuklir yang diancam oleh barat, dorongan untuk ikut pemilu, ketahanan nasional disampaikan di mimbar Jumat.

Penyelenggaraan salat Jumat di masjid agung akan mendorong masyarakat untuk salat Jumat di masjid itu sejauh radius tujuh kilometer. Ini berpotensi menimbulkan masalah karena dalam radius tujuh kilometer itu sangat banyak penduduk yang tinggal. Dengan begitu, tidak semua masjid agung atau masjid kampus dapat menampung jemaah. Salah satu solusinya adalah mengizinkan sejumlah masjid lain (yang bersertifikasi :D) untuk menyelenggarakan salat Jumat. Suatu kampus juga ditengarai mempunyai 30-40 ribu mahasiswa. Seandainya lelakinya ada setengahnya, tentu masjid kampus juga akan penuh oleh mahasiswa yang Jumatan.

Ke dua, setiap masjid yang menyelenggarakan salat Jumat semestinya mendaftarkan para khatibnya, seandainya tidak hanya satu khatib yang bertugas di masjid tersebut. Hal ini juga tidak memungkinkan secara insidental mengundang khatib lain (yang tidak bersertifikasi) untuk berbicara di mimbar salat Jumat. Namun, tema khutbah bisa disepakati atau dilaporkan kepada penanggung jawab, misalnya imam / khatib masjid yang bersangkutan.

Ke tiga, tema khutbah mesti disepakati, misalnya untuk satu region. Dengan demikian, ayat suci tidak diplintir misalnya untuk urusan pilkada, urusan pembuatan kebijakan, ujaran kebencian, intoleransi, provokasi perpecahahan, atau provokasi lainnya. Para khatib di satu region ini bisa bertemu atau berkomunikasi untuk membahas tema khutbah. Seandainya ada khatib yang melanggar dengan membicarakan tema di luar kesepakatan, mungkin ada pengawasan atau pelaporan yang berujung pada sanksi pada khatib yang bersangkutan.

Ke empat, para khatib bisa saja digaji oleh pemerintah. Seandainya pemerintah tidak atau belum bisa menggaji para khatib, maka besar insentif transport untuk khatib ini juga bisa ditentukan, misalnya angka minimal atau maksimal. Angka ini bisa juga berdasarkan standar masjid besar atau kecil, kota atau desa. Dengan begitu, kehidupan khatib juga bisa cukup layak. Kehidupan khatib pun bisa saja didukung oleh pemerintah, misalnya difasilitasi untuk naik haji, belajar agama ke universitas atau negara lain, beasiswa bagi anak khatib, atau fasilitas mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintah. Di Iran, keluarga syuhada bisa dikenang dan dipekerjakan di sektor pemerintah.

Masalah lainnya yang penting adalah tentang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Di Iran, mufti atau pemberi fatwa pun tidak sembarangan. Pemberi fatwa di Iran bukanlah suatu lembaga seperti MUI, melainkan seorang ulama. Apabila Gus Dur, Quraish Shihab adalah seorang mufti, maka ia bisa memberikan fatwa. Fatwa ini pun bisa diterima oleh mukalaf (umat), bisa juga tidak. Fatwa ini tidak bisa memaksa umat untuk menjalankan fatwanya. Mukalaf artinya orang yang mempunyai taklif. Taklif adalah tugas untuk menjalankan syariat agama.

Mufti bersertifikat juga penting untuk mencegah orang yang kurang berkompeten mengeluarkan sembarang fatwa. Orang awam atau orang bodoh bisa saja merenungkan ayat suci. Namun hasil renungannya mesti dikonfirmasi oleh pakar, ahli agama, ulama, atau mufti. Bila renungan awam ini bertolak belakang dengan pendapat pakar, maka renungan mesti dibuang. Bisa dibayangkan ketika seseorang menafsirkan ayat tentang perang, kafir, bidah, munafik, surga, neraka dan sebagainya. Bisa jadi orang akan bertengkar atau saling mengkafirkan. Pada saat ini bahkan ada sekelompok orang yang juga menyampaikan peperangan, kafir, bidah, munafik, surga, neraka dan sebagainya kepada orang lain. Lalu ia seenanknya mencap orang lain kafir, bidah, munafik, surga, neraka. Ini bisa membahayakan masyarakat, bahkan membahayakan negara.

Di negeri ini bahkan ada selebretis, orang bodoh bisa mengeluarkan pendapat atau semacam fatwa. situasi ini sangat berbahaya. Situasi ini boleh jadi disebabkan tradisi di negeri ini mengangkat ulama hanya didasarkan pada kemampuan bicara di depan umum saja. Padahal keilmuan ulama harus diuji oleh ulama lain. Tidak mungkin dokter diuji oleh orang awam. Dengan begitu, tidak mungkin ulama juga diuji oleh orang awam.

Pinjaman vs Investasi

Kebijakan Presiden (juga Menteri Rizal Ramli) itu bukan pinjaman melainkan investasi. Contoh investasi adalah Kadijah memberi investasi kepada Muhammad untuk berdagang. Keuntungannya bagi hasil. Dalam pinjaman tak ada bagi hasil yang terjadi malah riba ….

 

Sejak menjadi menteri pada era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli mendorong iklim investasi. Sayangnya pemerintahan Gus Dur tidak berumur lama karena ditengarai konflik dengan ketua DPR, Akbar Tanjung yang diduga korupsi. Gus Dur juga hendak membubarkan Partai Golkar. Maka Mega didorong menjadi presiden dengan melengserkan Gus Dur.

 

Investasi salah satu faktor penguatan rupiah. Kunci investasi adalah iklim investasi yang sehat (tidak gaduh), infrastruktur yang cukup (jalan, perizinan) ….

 

Lihat Pantai Anyer, mengapa warga tidak ada yang berinvestasi atau menerima investasi? Semestinya warga memiliki tanah, dana investasi tidak mengubah kepemilikan tanah. Bahkan bila kita membayar manajer.

Informasi Publik dan Penyalahgunaan Informasi Publik

Organisasi acap kali mempunyai informasi publik yang mesti dilaporkan kepada publik. Informasi publik ini bisa ada di sekolah, di kelurahan, kantor pajak, dinas, kementerian, dan sebagainya. Contoh informasi publik di sekolah di antaranya pungutan (sumbangan atau partisipasi masyarakat) dan penggunaan pungutan tersebut.

Dikopi dari tulisan blog ini yang sebelumnya, “Publik berhak meminta informasi publik ini dan organisasi wajib memberitahukannya. Contoh organisasi adalah sekolah, dinas, juga karang taruna. Di sini, bila organisasi menolak memberi informasi publik maka ia bisa dianggap melanggar undang-undang. Di sisi lain, bila ada oknum masyarakat yang menyalahgunakan informasi publik ini maka oknum ini juga akan diancam dengan undang-undang. Oleh karena itu, bila ada semacam organisasi yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat menyalahgunakan infomasi publik, mereka bisa dipidanakan juga. Informasi publik itu misalnya banyaknya donatur, jumlah donasi, anggaran belanja atau program organisasi, laporan keuangan. Organisasi sekolah yang melakukan pungutan sumbangan masyarakat mesti melaporkan sumber, besar anggaran, dan laporan penggunaannya kepada masyarakat. Bila informasi ini disalahgunakan oleh oknum LSM, maka oknum LSM terancam dipidanakan juga.”

Mungkin saja kepala sekolah atau pimpinan suatu instansi menganggap suatu hal bukan sebagai informasi publik, sedangkan orang lain (misalnya para donatur) menganggap hal tersebut sebagai informasi publik. Dengan demikian, bisa terjadi sekolah tidak membuka informasi tersebut, sedangkan informasi tersebut dituntut (untuk diketahui) oleh publik. Mungkin saja ada peraturan yang menginformasikan tentang mana informasi publik dan mana yang bukan. Mungkin saja orang yang tidak berkaitan dengan informasi publik itu tidak berhak untuk mengetahui informasi publik. Seseorang yang bukan menjadi donatur mungkin saja tidak berhak untuk mengetahui rencana anggaran dari suatu institusi. Sebaliknya orang yang menjadi donatur akan berhak untuk menetahui rencana anggaran institusi tersebut.

Pemilihan Ketua Karang Taruna di Kelurahan Kami

Para sesepuh rukun warga berinisiatif untuk membentuk kepengurusan karang taruna yang baru. Diharapkan karang taruna ini akan beroperasi karena mempunyai program yang jelas. Sebagian karang taruna malah diam setelah dibentuk. Karang taruna seperti ini disebut karang taruna tukiam, dibentuk lalu diam. Lalu karang taruna ini juga menjadi wadah pembelajaran organisasi bagi para pemuda. Organisasi ini akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat dan daerah. Program-program pemerintahan pusat dan daerah akan disambut, dilaksanakan dan diteruskan oleh karang taruna. Organisasi ini pun akan menangkal pengaruh negatif seperti minuman keras, narkoba, atau paham yang ekstrem seperti khilafah yang didirikan dengan cara peperangan dan antidemokrasi (antimusyawarah).

Karang taruna ini dinaungi oleh pelindung dari pejabat lurah setempat. Karang taruna ini juga dinaungi oleh penasehat dari pejabat rukun warga setempat. Selain itu karang taruna ini juga memiliki pembina di antaranya dari unsur kepolisian yang berdomisili di wilayah setempat.

Mulailah pemilihan ketua karang taruna dilakukan. Karang taruna ini memang karang taruna pertama yang mulai beroperasi di kelurahan ini. Bapak pengarah menentukan para pemuda dari setiap rukun tetangga untuk mencalonkan diri. Karena ada empat rukun tetangga, maka muncullah empat calon ketua karang taruna. Pemuda-pemuda ini adalah pemuda yang potensial, baik, dan jujur terlihat dari wajahnya. Ada tiga laki-laki dan satu calon perempuan yang diajukan untuk dipilih. Mulailah mereka didorong untuk pidato dan mengemukakan visi dan misi mereka. Mungkin saja visi dan misi ini bisa jadi lucu karena anggaran memang belum jelas, atau pengalaman organisasi mereka juga belum matang. Namun, sebagaimana diuraikan di atas, karang taruna ini dibentuk untuk membantu program pemerintah. Karang taruna ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah sekalipun anggarannya bisa dibilang swadaya atau bahkan seadanya. Mungkinkan menjalankan program pendidikan, pengajian, olah raga, dana usaha tanpa modal? Mungkin saja, asal ada investor yang berkenan memberikan investasi pada program yang profit dan menjanjikan keuntungan bagi hasil.

Seandainya saja ada di antara pemuda calon ketua karang taruna yang aktif di partai, tentu mereka akan menyampaikan visi, misi partai. Visi, misi ini mesti pro rakyat, membela rakyat, dan membela kebenaran. Visi, misi partai ini tentu saja bertujuan agar rakyat mencoblos mereka. Mudah-mudahan visi, misi ini bukan sekedar hiasan bibir, atau pemanis belaka. Tentu saja kader partai besar tidak akan tinggal diam untuk ikut serta dalam pemilihan ketua karang taruna. Untungnya, tidak ada seorang pun calon ketua karang taruna yang merupakan kader partai. Tentu saja karena kebanyakan rakyat sekarang tahu bahwa untuk menjadi wakil rakyat, bupati, atau karier politik lain, orang harus membayar melalui partai, membayar uang kampanye, dan menyelenggarakan hajatan setiap harinya untuk memenuhi tamu dengan suguhan-suguhan.

Setelah pidato, maka dilakukanlah pemungutan suara. Akhirnya terpilihlah salah satu kandidat menjadi ketua karang taruna. Lalu ketua ini membentuk tim formatur bersama penasehat, pembina, dan pengarah. Mereka membentuk susunan pengurus di bawahnya dan mencanangkan program kegiatan selama satu tahun. Mudah-mudahan saja program satu tahun ini dapat terlaksana dengan modal yang ada pada organisasi.

Sisi lain yang menarik untuk dibicarakan adalah bahwa organisasi acap kali mempunyai informasi publik yang mesti dilaporkan kepada publik. Publik berhak meminta informasi publik ini dan organisasi wajib memberitahukannya. Contoh organisasi adalah sekolah, dinas, juga karang taruna. Di sini, bila organisasi menolak memberi informasi publik maka ia bisa dianggap melanggar undang-undang. Di sisi lain, bila ada oknum masyarakat yang menyalahgunakan informasi publik ini maka oknum ini juga akan diancam dengan undang-undang. Oleh karena itu, bila ada semacam organisasi yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat menyalahgunakan infomasi publik, mereka bisa dipidanakan juga. Informasi publik itu misalnya banyaknya donatur, jumlah donasi, anggaran belanja atau program organisasi, laporan keuangan. Organisasi sekolah yang melakukan pungutan sumbangan masyarakat mesti melaporkan sumber, besar anggaran, dan laporan penggunaannya kepada masyarakat. Bila informasi ini disalahgunakan oleh oknum LSM, maka oknum LSM terancam dipidanakan juga.

Lucunya, orang-orang tua secara organisasi ada di bawah ketua yang masih pemuda. Tak apalah, yang penting, para pemuda karang taruna bisa berkarya. Mungkin saja mereka bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, mengkampanyekan kejujuran dalam investasi dan kerja, menghindarkan warga dari paham yang buruk dan sebagainya.

Selesaikan Masalah Hukum tanpa Melibatkan Polisi atau Pengadilan

Tulisan ini berkaitan dengan kampanye kesadaran hukum bagi masyarakat. Hukum juga bisa melibatkan pendidikan dan aturan pendidikan yang berupa pidana dan perdata. Pelanggaran di wilayah pendidikan pun tak kurang mengerikan dan menguras uang di kalangan masyarakat. Masyarakat pendidikan pun perlu taat hukum dan tidak bermasalah berkaitan dengan kegiatan pendidikannya.

Beberapa di antara warga kita mungkin saja ada yang tersandung perkara secara sengaja maupun tidak sengaja. Acap kali orang enggan terlibat dengan permasalahan hukum pidana atau perdata. Bila masalah hukum ini dianggap tidak selesai, bisa saja beralih dengan melibatkan polisi bahkan pengadilan. Namun sebenarnya tindakan yang melibatkan polisi dan pengadilan sungguh tidak sederhana. Bahkan ada orang yang secara sengaja melibatkan masalahnya dengan pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan. Kenyataannya tidak demikian. Ada yang hilang ayam, ketika masalah hilangnya ayam ini dilaporkan kepada polisi dan melibatkan pengadilan, malah jadi hilang domba. Oleh karena itu, sebisa mungkin selesaikanlah masalah-masalah masyarakat tanpa melibatkan polisi atau pengadilan.

Bila seseorang mempunyai masalah lalu ia menguasakan masalahnya itu kepada pengacara, maka pengacara akan dengan senang hati menerima kasusnya. Ia bisa datang ke kantor pengacara dan pengacara akan memintanya menandatangani surat kuasa penanganan perkara. Pengacara akan senang menangani kasus tersebut. Pengacara akan senang baik kasusnya menang atau kalah di pengadilan. Pengacara akan tetap mendapatkan upah dari pekerjaannya.

Ada orang tersangkut masalah utang-piutang, masalah kekerasan dalam berteman dan berpacaran, penipuan dengan cek kosong atau uang palsu, perselisihan, perbuatan tidak menyenangkan, perselisihan dalam organisasi … dan sebagainya. Mestinya kasus seperti itu diselesaikan dengan tanpa melibatkan polisi atau pengadilan.

Penangguhan penahanan juga bukan tidak menggunakan uang. kata orang ada sejumlah uang “administrasi” yang mesti dikeluarkan bila ada permohonan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu karena seseorang tidak suka dijebloskan ke dalam sel yang notabene diisi penjahat sungguhan, diperlakukan sebagai penjahat. Di penjara, seseorang mendapatkan perlakuan sebagai penjahat meski belum ada putusan pengadilan. Di penjara, seseorang bisa diperlakukan sebagai penjahat secara verbal maupun fisik. Perlakuan seperti itu mungkin saja dilakukan oleh orang yang kerap mengunjungi penjara atau bekerja di penjara atau bekerja berkaitan dengan penjara. Seseorang tidak selamanya bisa berperilaku seperti Nabi Yusuf as yang lebih suka dipenjara daripada mengikuti keinginan “tuannya”.

Mungkin saja orang berpikir untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Mungkin saja ada pengadilan warga. Mungkin saja ada warga yang arif dan bijak dalam memutuskan perkara. Kalau sudah melibatkan polisi dan pengadilan, kasus yang sederhana pun bisa menjadi sangat rumit. Menyelesaikan kasus secara kekeluargaan artinya pihak yang bersalah segera mengakui kesalahannya, berpindah perilaku dari jelek atau jahat menjadi baik; dan membayar kerugian yang ditimbulkan olehnya.

Dalam berbagai kasus orang berduit dan tahu hukum, biasanya mereka malah sengaja bermain dengan polisi dan pengadilan. Ia mungkin tahu bahwa lawannya tidak mempunyai uang dan/atau buta hukum. Ada kalanya kedua pihak yang berseteru memang mempunyai uang. Kedua pihak mengkonsultasikan masalahnya kepada ahli hukum, dan membayar ahli hukum. Artis juga yang merasa banyak uang akan memperkarakan dengan bantuan polisi dan pengacara. Ini karena lawannya juga menggunakan jasa polisi dan pengacara. Tentu saja uang yang dipertaruhkan tidak sedikit. Namun bagi orang yang kurang berduit akan berpikir dua kali untuk berperkara di depan polisi atau di pengadilan.

Mungkin saja di suatu kota tidak ada mafia peradilan. Mungkin saja ada orang yang enggan memperkarakan atau “mejual” masalah orang lain kepada polisi. Hal itu karena dia sendiri juga tak suka diperkarakan oleh orang lain. Agama tentu menyuruh orang untuk menutupi aib orang lain. namun tentu hal ini berbeda dengan tindakan kriminal seperti kasus tindakan asusila dan penggunaan sabu yang mungkin dilakukan gadungan Atot Brajamusti, Tata Pribadi, Guntur Madu, Pasak Bumi dan lain-lain.

Hilangnya Istilah ISIS dalam Berita Pemberontak Suriah

Foto peta dari internet

Foto peta dari internet

Saat ini berita tentang perang Suriah yang melibatkan Presiden Bashar Assad melawan pemberontak ISIS masih ada di dan menghiasi pojok berita luar negeri di media massa kita. Namun istilah ISIS seolah sengaja dihilangkan dalam istilah pemberontak. Mungkin saja hal ini disebabkan mainstream media ingin tetap menjatuhkan citra Presiden Bashar Assad dan mengangkat citra pemberontak yang notabene pemberontak itu adalah ISIS.

1476135909144-233077186

Pada awal perang Suriah, AS dan media-media mainstream yang berpihak kepada AS mengatakan bahwa Presiden Suriah, Bashar Assad adalah diktator kejam dan pembunuh manusia. Digiringlah masyarakat untuk menjatuhkan Bashar Assad. Padahal kenyataannya adalah Presiden Bashar Assad adalah bemper pelindung Palestina saat Palestina khususnya wilayah Libanon diserang Israel. Sejumlah berita menunjukkan kekalahan Israel melawan banser Palestina yang didukung Suriah dan Iran. Kekalahan Israel dalam Perang 33 Hari melawan Libanon sangat memalukan dan berusaha ditutup-tutupi. Pada Perang 33 Hari itu Libanon didukung Suriah karena Libanon memang bertetangga dengan Suriah. Logistik seperti peralatan tempur, bahan makanan, bahkan personel disumbangkan Suriah untuk Libanon. Resikonya Suriah sekarang mendapat serangan dari Israel melalui bonekanya yaitu ISIS.

 

Sayangnya banyak warga muslim yang mendukung ISIS. Sampai sekarang bahkan ada masyarakat yang mengatakan bahwa sekalipun ISIS pembunuh dan mengangkat senjata, ISIS ada manfaatnya. Alkohol juga ada manfaatnya bila diminum namun mudaratnya jauh lebih besar. Dukungan terhadap ISIS bahkan dilakukan oleh ormas pendukung khalifah. Sekarang ini ormas itu tiarap dan tidak mungkin secara terang-terangan mendukung khalifah ISIS.

 

Kini opini masyarakat pun tidak kurang digiring ke arah pemutarbalikan fakta yaitu penghilangan istilah ISIS dalam istilah pemberontak Suriah.

 

Di sisi lain AS juga berupaya menggiring opini bahwa AS bersama Rusia menumpas ISIS. Padahal AS pernah mnyerang Pasukan Assad dengan pura-pura salah koordinat serang. Jadi AS sebenarnya mendukung ISIS karena ISIS melindungi kepentingan Israel.

 

Sekalipun AS seolah anti-ISIS, namun AS tak pernah pura-pura membenci Assad. AS terang-terangan ingin menjatuhkan Assad. AS ingin mengganti rezim Assad. Mengapa? Karena Assad adalah ancaman bagi Israel.

 

Mampus AS! Mampus Israel! Mampus ISIS! Mampus pemberontak Suriah!

Hidup Presiden Bashar Assad!

Ahok, Kasih Sayang, dan Ratna Sarumpaet

Kebersihan, kejujuran, ketegasan (galak seperti anjing gila), keberadaban seorang pemimpin semestinya dihiasi dengan kasih sayang. Kasih sayang yang sederhana adalah perilaku memberi kepada orang lain. Tanpa kasih sayang, kejujuran seperti tidak ada hiasannya sama sekali.
Ahok adalah orang yang tegas. Ia juga paham hukum tata negara karena pengalamannya menjadi bupati, wakil rakyat, dan gubernur bahkan di ibu kota yang menjadi barometer dari propinsi, kota, atau kabupaten lain. Namun kepiawaiannya dalam memimpin itu akan kurang bila tidak dihiasi dengan kasih sayang seperti memberi kepada warga yang membutuhkan.
Menurut kabar, sifat ini diturunkan bahkan dari orang tua Ahok sendiri. Orang tua Ahok pernah meminjam beras atau uang kepada tetangga untuk diberikan kepada orang lain. Padahal di rumah orang tua Ahok juga sedang kekurangan. Ahok juga memberi warganya modal menikah setelah warganya menunjukkan ketidakmampuan dan KTP DKI-nya.
Perilaku kebaikan ini adalah hiasan yang indah dan para nabi juga melakukan hal ini. Seandainya perilaku Ahok ini demikian, pantas saja bila Ahok disayang Tuhan atau nabinya karena perilaku Ahok dan orang tuanya memang sejalan dengan Tuhan para nabi.
Ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang meminta-minta. Pejabat pun memberi LSM ini bukan dari kantong pribadi melainkan menyunat anggaran. Apakah ini perilaku kasih sayang? Ini bukan perilaku kasih sayang melainkan kelemahan pemimpin dalam mengatasi LSM.
Ratna Sarumpaet menduga Ahok menindas warganya karena menggusur rumah di pinggir kali, pinggir danau, atau pinggir waduk. Padahal membangun rumah di pinggir waduk adalah pelanggaran karena menutup hak orang lain untuk mengambil manfaat dari waduk tersebut.
Semestinya pelanggar ini diusir. Namun karena kebijakan Jokowi dan Ahok, pelanggar ini dipindahkan ke tempat yang baru, seperti rumah susun (rusun) atau apartemen.
Ratna Sarumpaet mungkin menginginkan bahwa Ahok atau Jokowi tidak memindahkan warga. Lalu Ratna Sarumpaet marah kepada Ahok atau Jokowi.
Politisi lain yang berusaha menjegal Ahok selalu menghembuskan isu sara: Cina, kafir, orang kampung kepada Ahok. Dengan begitu kebaikan, kebijakan, kasih sayang Ahok seperti tertutup oleh entitas Cina, kafir, orang kampung yang disandangnya.
Mungkin juga kebaikan seseorang dibalas dengan keburukan. Ada satu pengalaman orang memberi warga investasi seperti sapi, domba, itik, ayam, ikan. Namun warga ini malah melakukan kecurangan seperti mencuri keuntungan investastornya. Acap kali perilaku curqng seperti ini membuat iklim investasi menjadi buruk. Investor tak lagi mau memberi modal. Investor tak lagi mau memberi kebaikan kepada warga yang membutuhkan. Warga sendiri yang rugi karena tak ada yang mau memberi pinjaman (kredit) atau modal (investasi).
Ketegasan pemimpin tanpa perilaku memberi seperti agama tanpa hiasan. Seperti salat tanpa sedekah atau derma. Namun ada pemimpin yang memberi semata karena ingin balasan seperti jabatan, pangkat, sanjungan, atau balas budi lain. Akibatnya ia marah bila kebaikannya itu tidak dibalas seperti yang ia harapkan.

INTERNET SEHARUSNYA GRATIS

Para pemilik warnet semestinya tahu bahwa internet seharusnya gratis. Internet hanyalah komputer yang terhubung dengan komputer lain. Kemudian ada satu di antara komputer itu yang terus dinyalakan, tak pernah dimatikan, yang menyimpan file-file atau berkas yang dapat dilihat atau dibuka orang lain. Berkas itu bisa berupa teks, gambar, animasi, suara, atau film.

Mengapa internet di Indonesia harus bayar? Karena provider atau pemilik warnet mengatakan bahwa provider harus menyewa server. Selain itu konon server disimpan di luar negeri, seperti Singapur. Habislah kita, sudah server nyewa, disimpan di luar negeri pula. Bila ini terjadi maka data di server dapat dilihat orang Singapur sebagai pemilik server. Bisa dimanipulasi seenak perutnya.

Kerugian lainnya adalah lambatnya transfer data. Bila server disimpan di Singapur, tentu data akan lama sampai ke Bandung. Tentu akan lebih cepat sampai bila server disimpan di dekat komputer klien, misalnya di Sumedang.

Ada dua prinsip internet menurut Onno W. Purbo yaitu internet semakin murah bila banyak yang menggunakan. Internet semakin cepat bila server disimpan di dekat komputer klien. Kalau perlu server simpan di rumah masing-masing. 😀

Sekarang ada dana satu milyar per desa per tahun. Bagaimana jika dana itu digunakan untuk membagun server. Server itu juga bisa berupa open BTS. Dengan begitu tidak hanya komputer yang bisa terhubung ke server itu melainkan telepon selular juga bisa terhubung. Di server ini bisa disimpan sejumlah file yang berguna baik teks hingga film. Sedikit demi sedikit bisa diisi.

Yuk, kita dukung Onno W. Purbo sebagai menkominfo. Dengan begitu, beliau bisa membuat regulasi (peraturan) yang pro rakyat. Bukan menguntungkan korporasi atau provider semata. Bolehlah rakyat dan provider sama-sama ambil untung. Tetapi harus adil, jangan curang. Kata orang, penjajahan dunia sekarang di antaranya adalah membuat penjajahan server. Kita terus harus bayar, mahal pula, tak turun-turun.

Dana satu milyar per desa per tahun ini juga bisa digunakan untuk pengembangan potensi wisata seperti pengembangan area terbuka wisata, parkir Waduk Jatigede.