‚ÄčNegeri Kaya Tetapi Importir

Tujuh keajaiban dunia

1. Beras Vietnam

2. Garam Australia

3. Kedelai Amerika

4. Susu New Zealand

5. Cangkul Cina

6. Buruh Tiongkok

7. Artis Korea Selatan
Ini terjadi sejak zaman rezim Order Baru (Orba). Pada rezim Orba, Pa Harto menetapkan kebijakan impor alih-alih membela petani yang merupakan (mayoritas) mata pencaharian warga. Saya ingat ucapan teman yang membela kebijakan Pa Harto, “Buat apa tanam kedelai kalau kedelai impor jauh lebih murah”. Akibatnya tak ada warga yang bertani kedelai. Para petani kedelai mati atau beralih profesi menjadi importir. Ternyata tak bisa semua petani menjadi importir. Mulailah pengangguran terjadi. Mulailah orang tak suka jadi petani karena kesejateraannya ditekan. Kebijakan pemerintahlah yang menyebabkannya.
Kedelai impor lebih murah daripada lokal. Beras impor lebih murah daripada lokal. Sapi impor lebih murah daripada lokal. Garam impor lebih murah daripada lokal. Gula impor lebih murah daripada lokal.
Padahal AS, Jepang, Cina melindungi sektor pertanian, peternakan dalam negeri mereka HARGA MATI. Mereka memproteksi harga sembako dan PERSETAN dengan free trade era. Seharusnya negara sadar bahwa ketahanan pangan sangat penting bagi negara. Tanpa ketahanan pangan, negara rapuh dan terjajah. Negeri kita sangat kaya, tapi importirnya gemar membunuh saudara sendiri demi kesejahteraan pribadi. Ini seperti tikus mati di lumbung padi.
Petambak garam dibunuh importir karena garam impor lebih murah daripada garam lokal. Negara harus membatasi impor. Semua negara juga memproteksi warganya. Free trade era hanya untuk barang tertentu yang benar2 kita butuhkan seperti impor barang elektronik, kendaraan dalam jumlah terbatas sehingga tetap memajukan industri dalam negeri. Bahkan jika industri kendaraan lokal menggeliat, negara harus mewajibkan impotir menggunakan sekian persen suku cadang lokal.
Apakah kita mengimpor buruh juga dari Cina sementara buruh kita banyak yang perlu kerja?
Untuk buruh saya tak tahu persis. Adakah buruh kasar Cina di proyek Jatigede, Tol Cisumdawu? Apakah mereka punya visa kerja? Seandainya mereka ada, apakah mereka telah pulang menurut imigrasi? Ataukah mereka belum dilaporkan pulang, mati, menetap, ganti kewarganegaraan. Kalau ganti kewarganegaraan tentu RT, RW, camat harus tanda tangan.
Kalau mereka masih keluyuran, berarti mereka melanggar imigrasi. Apa ada yang bisa hidup di negeri kita tanpa bekerja?
Kalau ada orang asing yang dicurigai melanggar kewarganegaraan, laporkan saja kepada rt, rw, polisi, dan imigrasi.
Produk Cina bukan hanya cangkul, melainkan juga pulpen, dll.
Seperti tadi, pemerintah sejak dulu ingin enak. Pulpen daripada repot produksi malah impor. Importir diuntungkan. Bahkan importir diizinkan memonopoli distribusinya dan menginjak2 harga dari produsen lokal. Ini juga yang terjadi pada importir garam dan beras.
Sejak zaman Oa Harto kebijakan impor lebih menguntungkan segelintir pengusaha kroni daripada rakyat banyak
Saatnya Pa Jokowi membenahi. Dulu Gus Dur juga mau membenahi yang lain, tapi GD dijatuhkan. Sebelumnya, politisi juga menuntut kepada Habubie, saat Habibie menggantikan Pa Harto, agar pemilu dipercepat. 
Lalu Habibie dkk bikin kapal, pesawat, mobil, dibendung oleh para importir. Mereka mengejek Habibie, katanya bikin sepeda saja belum bisa malah sok jago bikin pesawat. Importir produk macam Honda, Kawasaki marah jika ada produsen lokal. Mereka berusaha membunuhnya dengan cara apapun seperti membeli perusahaan lalu menghentikan produksinya, menyuruh orang kreatif untuk kerja kantoran, dan sebagainya. Kalau tidak, mungkin para penghobi bengkel akan menjamur dan memproduksi motor lokal.
Saya jadi ingat orang yang merakit TV di zaman Pa Jokowi. Mulanya mau ditindak, dihukum, didenda, dan dipenjarakan hanya gara-gara membeli komponen dan merakitnya menjadi televisi dan memberi merk. Padahal Habibie juga merakit dari komponen yang dibelinya. Untung saja Pa Jokowi menyelamatkan montir ini dan memberinya modal serta izin usaha.
Sekarang, bengkel motor, mobil saja authorized (resmi) untuk setiap merk. Makin susah bengkel lokal kita untuk bersaing.
Artis asing sudah ada sejak zaman orba. Beberapa artis asing manggung di negeri ini tanpa masalah atau ribut seperti di zaman medsos.
Kalau Pa Harto punya kebijakan tentu bisa ikhtiar dilakukan.
Habibie dan Gus Dur dijatuhkan.
Mega dan SBY kurang perhatian pada masalah ini. Sebagaimana SBY tak perhatian pada “pelanggaran” HTI.

‚ÄčKepala Daerah Membangun Daerah, Mall, dan Patung

Di kota kami mulanya tak ada mall. Begitu mau pilkada, pemerintah daerah “menjual” izin mendirikan mall. Buat apa pemerintah daerah menjual izin mendirikan mall? Tentu saja buat dana kampanye.

Ketika negara sibuk dengan proyek proyek negara, mestinya daerah juga perhatian pada pengentasan kemiskinan. Mengapa daerah juga perlu bekerja? Karena daerah juga tahu potensi daerahnya. Di samping itu sebagian anggaran telah dikembalikan kepada daerah.
Kepala negara punya visi, misi. Kepala daerah juga punya visi, misi sesuai janji kampanye.
Visi, misi ini tidak boleh diusik DPR/DPRD karena ditengarai program kepala daerah acap dibendung oleh program pokir (pokok pikiran, kata Ahok di Youtube) DPR/DPRD. Program yang lolos harus masukkan pokir DPRD. Akhirnya bupati terpaksa nego dg DPRD supaya programnya jalan.

‚ÄčIsu Serbuan Imigran Ilegal dari Cina dan Isu PKI

Seandainya kebijakan bebas visa itu sangat merugikan dan berbahaya, bukankah negara ini punya DPR?

Minta saja komisi DPR memanggil menlu, mendagri untuk bertanya tentang kebijakan ini.
Itu seperti komisi DPR memanggil jajaran kementerian agama untuk masalah dana haji. DPR juga minta jawaban dari jajaran polri tentang kasus beras subsidi oplosan PT IBU.
Lalu bila kebijakan bebas visa ini merugikan, tinggal dicabut. Kesulitan wisatawan asing ini di antaranya visa kunjungan lalu melanggar batas waktu kunjungan. Visa kunjungan lalu dipakai bekerja, meretas, dsb. Belum lagi ada orang asing yang memasukkan narkoba tanpa melalui pelabuhan seperti di anyer. Polisi tengah menyelidiki kapal besar dengan bendera apa yang menurunkan sekoci di tengah laut. Kalau ini kapal lokal, mereka jyga harus kena jerat hukum karena menurunkan barang dan orang tanpa melalui pelabuhan.
Kemarin 8/5/17, saya bepergian dengan bus antarkota, di tengah jalan, ada penumpang naik dari Unwim, Tanjungsari, Sumedang ke arah Cirebon. Dari ucapannya, ia jelas orang asing. Ia cuma bertanya satu kata “Cirebon?” Dan kondektur mengiyakan. Lalu kondektur sendiri mengomentari bahwa kondektur yakin penumpang itu orang asing.
Berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat tentang “serbuan” cina, orang asing, kita juga mesti waspada.
Jika ia turis, mesti kunjungannya terbatas, jika ia ikut seminar perguruan tinggi, pihak perguruam tinggi akan memberi jaminan tinggal dia di negara sebagaimana yang biasa dilakukan.
Mungkinkah atau etiskah kita bertanya paspor atau kartu identitas? Susah juga.
Saya hanya yakin bahwa masyarakat yang melihat orang asing mencurigakan harus melaapor pada aparat, rt, rw, polisi.
Berbagai berita tersebar tentang masuknya narkoba tanpa melalui pelabuhan, peretas, pemukim ilegal, pekerja ilegal, kita harus waspada.
Kalau kita di daerah, kota, kabupaten melihat banyak orang asing yang mencurigakan laporkan saja. Orang asing itu harus punya visa. Tak punya visa atau habis masa tinggal, atau visa kunjungan digunakan untuk kerja merupakan contoh-pelanggaran imigrasi.
Kalau Cina menyerbu jadi WNI ini bahaya. Kalau mereka cari makan di sini bukankah harus ada modal, penanggung jawabnya?
Kalau saya ke luar negeri untul jadi pembicara di suatu seminar, maka pihak perguruan tinggilah yang menjadi penanggung jawab.
Kalau mau menjadi warga sini, kan RT, RW, kelurahan, kecamatan harus tanda tangan. 
Saya ingat ada orang berteman dengan orang Australia, nampaknya mereka akan menikah. Itu betarti salah seorang harus pindah kewarganegaraan.
Orang Australia itu juga mengajar kursus bahasa Inggris di sini.
Kalau kasus orang asing ini ada di daerah, kabupaten, kota, maka DPRD bisa memanggil mitranya di pemerintahan daerah.
Dasarnya laporan warga. Kecurigaan warga, kekhawatiran warga tentang NKRI dijual untuk cina.
Bukan aparat. Namun, kita harus melihat masalah dengan rasional.
Dulu juga saya bela SBY ketika dicaci oleh HTI sebagai togut, tak boleh demokrasi.
Saya juga kritik mereka. Tapi kalau kritik semacam serbuan Cina, kok rasanya masyarakat ini tak punya polisi RT, RW, kantor imigrasi, DPR.

Budak dan Tu[h]annya

Seorang Imam min aali Muhammad saw tengah ada di suatu kota. Ia melewati sebuah rumah yang tengah mengadakan pesta-pora yang hingar-bingar. 

Saat itu seorang pelayan dari rumah itu ke luar rumah. Imam bertanya kepadanya, “Apakah pemilik rumah ini seorang budak atau orang merdeka?”

Pelayan ini menjawab keheranan, “Tentu saja orang merdeka.”

Imam berkata, “Tentu ia orang merdeka. Seandainya ia budak tentu ia akan takut kepada Tuannya (rob, maula, sayid).” Lalu Imam melanjutkan perjalanannya.
Tuan rumah bertanya kepada pelayan ihwal peristiwa di luar rumah. Pelayan menceritakan percakapannya dengan Imam. 
Tuan rumah itu tersadar bahwa ia adalah budak Tuhan YME. Buru-buru ia mengejar Imam dan meminta nasehatnya. Imam menasehati dan mendoakannya agar menjadi manusia yang baik.

Kutipan Film Nabi Yusuf as

Nabi Yusuf as ketika dipenjara karena menolak kehendak Zulaikha, bertemu dengan kepala sipir penjara.

“Kamu dipenjara karena kesalahan apa?”

Yusuf as menjawab, “Karena tidak menaati junjunan. Aku memilih menaati Junjunanku yang Mahabesar.”

“Kesalahan membangkang junjunanmu itu memang pantas dihukum berat. Yusuf, sebenarnya tampang kamu tidak mirip budak.”

“Jangan membuatku putus asa. Aku berusaha jadi budak yang baik bagi Junjunanku.”

*Film Nabi Yusuf as teks Indonesia. Produksi Iran. Tersedia di Youtube.