Fatwa Pujangga

Beberapa minggu yang lalu saya berbincang-bincang dengan seorang dosen agama dari universitas agama negeri. Pada umumnya diketahui bahwa fatwa itu dikeluarkan oleh ulama dan tak perlu dikeluarkan oleh lembaga seperti MUI atau yang sejenisnya.

Jangan sampai pemuka agama tak tahu kedudukan ucapannya. Ucapan dokter tentang kesehatan pasien adalah fatwa bagi pasien. Ucapan arsitek tentang bangunan adalah fatwa bagi orang yang hendak membangun. Ucapan guru tentang pendidikan anak adalah fatwa bagi anak dan orang tuanya. Ucapan bandar saham kadang-kadang menjadi fatwa bagi naik atau turunnya harga saham.

Dengan begitu, fatwa ulama itu mencerminkan perilaku Nabi saw. Apapun yang diucapkan ulama bisa diklaim sebagai fatwa. Apapun pembiaran dan pelarangan yang dilakukan ulama bisa dinilai sebagai representasi Nabi saw (meski ulama-ulama bisa berbeda pendapat).

Di sini berarti ulama tidak boleh gegabah bicara seperti menghina perbedaan, menghina kehormatan, tidak hati-hati mengkafirkan, menyuruh bunuh, mendorong penyiksaan kepada kelompok, dan sebagainya.

Saya sekarang bahkan kerap mendengar cuitan, komentar yang menyatakan orang ini harus dibunuh, pendukung ini harus dibunuh, perbedaan tidak boleh ada, orang muslim dikatakan kafir, dan sebagainya. Sayangnya ucapan seperti ini seolah ringan saja. Mungkin karena diungkapkan di media sosial Whatsapp yang anggotanya tertutup.

Seandainya hanya pujangga yang berkata mungkin itu cuma fatwa pujangga. Seandainya yang berbicara itu hanya orang biasa mungkin ucapan iti hanya fatwa awam. Seandainya dokter bicara agama mungkin tidak terlalu diperhatikan. Namun ulama harus hati-hati mengucapkan sesuatu berkaitan dengan agama dan hukum agama.

Apa jadinya bila orang awam memberi fatwa? Bisa jadi fatwanya jadi bahan tertawaan umat. Mungkinkah fatwa orang awam diikuti umat? Bahkan sekarang orang awam memprovokasi bunuh bagi seseorang. Ucapan seperti ini bisa ditindak dan memang ada orang-orang brutal yang mengatasnamakan agama. Seolah perbuatannya itu membela agama.

Apk Review Cash Register by Selada MK

Helps your daily transaction, sell reload & electricity

The advantages of Cash Register Application:
1. Easy to use
2. You can sell reload, electricity voucher (PLN), electricity payment, insurance (BPJS ) payment using this application, top up e-money mandiri, gojek, gojek driver, pdam, tap cash BNI, grab, Telkom payment and Games Voucher.
3. No need internet connection. This app is working offline. For selling reload and electricity voucher (PLN) you need internet connection.
4. There is no limit for number of item.
5. There is no transaction limit.
6. Available stock calculations, sales reports, purchase, income, and summary selling report
7. Backup / restore data.
8. Delete selling / buying transaction
9. You can download XLS report which can be analyzed further.
10. This app can scan barcode without any additional barcode scanner
11. This app can print receipts using a bluetooth printer
12. You can set your own currency based on your location such as Rupiah, dollar and so on
13. You can add wholesale price
14. You can send receipt via email, sms, whatsapp atau BBM
15. You can add customer name in the receipt
16. Support credit.
17. PIN to secure menu.
18. Add logo to receipt

Complete instruction can be read at https://android.plugie.com/?p=907

If there are suggestions / criticisms or requests for additional functionality please email to sales@plugie.com

Tutorial video and other informations at Facebook FanPage https://www.facebook.com/mesinkasirandroid

Video Prof. Buthi tentang Konflik Suriah

Setidaknya ada dua video Prof. Muhsmmad Taufiq Ramadhan Al Buthi tentang konflik Suriah. Ini untuk mencegah konflik Sunni-Syiah, mencegah konflik di Indonesia, mencegah pemaksaan khilafah, dan organisasi intoleran.

Video tanya-jawab singkat adalah sebagai berikut.

https://youtu.be/wWpVMcPDGuQ

Video lengkapnya adalah sebagai berikut.

https://youtu.be/yLTfbwBogA0

Adakah Mekanisme Rakyat Me-recall Wakil Rakyatnya?

Pimpinan saat ini hanya sekedar dukungan dan kecaman.

Presiden Jokowi saat ini berkali-kali mendapatkan ancaman pemecatan (impeach) dari DPR. Salah satu peristiwa yang pernah terjadi adalah ketika Jokowi mengangkat seorang perwira polisi aktif (M. Iriawan) sebagai plt gubernur Jawa Barat. Mendagri Tjahjo Kunolo tetap melantik M. Iriawan. Hal ini mungkin karena pada perode sebelumnya pelantikan semacam ini biasa terjadi (?) dan tanpa gaduh.

http://jabar.tribunnews.com/2018/06/18/penunjukan-plt-gubernur-jabar-dari-kepolisian-dinilai-tak-miliki-urgensi-apapun

Bila presiden bisa dipecat DPR, seharusnya ada mekanisme pemecatan wakil rakyat, bila wakil rakyat itu melanggar konstitusi, kriminal, atau tidak disukai. Tentu itu juga karena DPR bisa mengajukan isu pemecatan presiden, maka rekyat juga berhak untuk mengajukan pemecatan DPR secara mutlak tanpa campur tangan partai. Rakyat bahkan harus tahu siapa pengganti DPR yang tidak disukainya itu. Tentu saja pemecatan itu bukan sekedar tidak disukai melainkan karena kesalahan konstitusional atau semacam kekeliruan atau kebodohan yang terus diulangā€ulang oleh anggota DPR ybs. Mungkin saja mekanisme ini bisa diawasi oleh lembaga lain seperti MK, KY, dan semacamnya. Hal mungkin perlu dikaji. Mungkin saja ada aplikasi Android untuk polling seperti ini.

Hali ini mungkin disebabkan sebagian warga bisa tak suka pada wakilnya dan tidak sepaham dengan wakilnya.

Saat ini hanya partai yang bisa me-recall wakil rakyat anggotanya? Bila seorang wakil rakyat korupsi, terjerat narkoba, atau kriminal lain, maka partai menggantinya dengan kader nomor urut berikutnya.

Di Iran, wakil rakyat bisa dijadikan teman untuk mengadukan masalah warga. Masalah itu bisa direkam atau ditandatangani warga dan wakil rakyat. Dengan begitu warga lain bisa melihat masalah itu terpecahkan. Wakil rakyat bisa maslahat (manfaat) bagi rakyat.

Fungsi wakil rakyat di Indonesia ada tiga yaitu membuat undang-undang, menganggarkan sesuai visi kepala daerah/kepala negara, pengawasan terhadap anggaran yang digunakan pemerintah sesuai visi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan wakil rakyat pun mesti relevan dengan dengan ketiga fungsi ini.

Dulu Presiden Habibie “dituntut” mempercepat pemilu di antaranya dengan isyu bahwa Habibie adalah antek Orba (Pak Harto). Tautannya http://m.tribunnews.com/nasional/2014/03/20/minta-pemilu-dipercepat-habibie-pernah-usir-amien-rais. Berita seperti ini bisa dicari dengan kata kunci “habibie mempercepat pemilu.”

Dulu Presiden Gus Dur juga dijatuhkan dengan sejumlah demonstrasi. Tautannya ini http://nasional.tempo.co/amp/25811/garda-keadilan-demo-gus-dur. Berita seperti ini bisa dicari dengan kata kunci “gus dur didemo.”

Pada masa Jokowi juga Jokowi berkali-kali didemo dengan tuntutan yang tidak relevan seperti mengintervensi pengadilan Ahok, dan sebagainya. Ahok berkata, “… ditipu pakai Almaidah: 51 ….” Presiden Jokowi yang didemo. Ini berarti mengincar menjatuhkan Presiden Jokowi. Untung saja media sosial membela Presiden Jokowi sehingga Presiden Jokowi bertahan di kursi presiden. Dulu waktu era Presiden Gus Dur didemo, pembela Gus Dur tak punya media untuk membela Gus Dur. Bahkan anehnya kemenangan kubu 01 (Jokowi) di KPU, MK, MA oleh pendukung lawan ditimpakkan sebagai kesalahan kubu 01 (c.q. Jokowi).

Sekarang ini wakil rakyat yang kurang disukai rakyat, entah deghan alasan baik atau buruk, rakyat cuma bisa menuntut partai me-recall wakil rakyat itu. Bila wakil rakyat melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum, polisi akan menindak tanpa petlu laporan warga. Lalu wakil rakyat itu akan diberhentikan dan diganti dengan calon yang sudah terlihat. Namun, bila wakil rakyat ngomong seenaknya, tak etis, dan sebagainya, maka rakyat cuma bisa sedih, kaget, marah, atau tertawa.

Wakil rakyat diduga memperburuk citra partai sehingga partai mau me-recall-nya. Namun ada wakil rakyat balik melawan partai, meski surat recall sudah ditandatangani ketua partai. Bisa dibayangkan ketua partai seperti Mega, SBY, Harry Tanoe, atau Prabowo bisa tidak didengar oleh anak buahnya. Berita bisa dicari dengan kata kunci “si anu (wakil rakyat) direcall.”

http://jogja.tribunnews.com/2019/01/24/fahri-hamzah-ancam-pks-bayar-ganti-rugi-rp30-miliar-atau-sita-aset.

Mungkin menarik jika ada aplikasi Android untuk mendukung atau menuntut recall wakil rakyatnya.